Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati diduga menjadi korban serangan digital atau doxing yang melibatkan akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025), Neni menyebut serangan itu terjadi secara masif melalui media sosial dalam dua hari terakhir, 15-16 Juli 2025.
“Saya, Neni Nur Hayati, Aktivis Demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, dalam waktu dua hari ini, tertanggal 15-16 Juli 2025, saya mendapatkan serangan serius melalui akun digital instagram @neni1783 dan akun tiktok @neninurhayati36 yang tidak ada hentinya,” ungkap Neni.
Tak hanya itu, ia mendapat informasi dari sejumlah jurnalis bahwa fotonya muncul di akun Instagram resmi milik Diskominfo Jabar yang berkolaborasi dengan akun lain seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks dalam unggahan yang membahas isu anggaran belanja media.
Neni menuturkan, awal mula persoalan ini bermula dari unggahannya di TikTok pada 5 Mei 2025. Dalam video tersebut, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap praktik penggunaan buzzer yang dianggap dapat mengancam demokrasi.
Tujuan unggahan itu, kata Neni, adalah semata-mata untuk edukasi publik. Ia juga menegaskan, dalam video tersebut dirinya tidak secara spesifik menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pemilihan Serentak 2024,” jelasnya.
“Saya menyadari bahwa memang dalam beberapa video mengkritik kebijakan Kang Dedi Mulyadi, tetapi juga dalam video lain ada pula yang saya apresiasi. Saya kira ini adalah hal yang wajar. Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya,” lanjutnya.
Kemudian pada Rabu, 16 Juli 2025 kemarin, Neni mengaku mendapat informasi bahwa unggahan miliknya disebarkan ulang oleh akun Diskominfo Jabar dengan narasi yang menurutnya menghakimi dan menafsirkan secara sepihak.
“Saya tentu sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa seizin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo. Alih-alih memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat, yang terjadi justru mematikan ruang kebebasan itu dengan tindakan represif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Neni menyebut akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Sebab selain di-doxing secara terang-terangan, dirinya juga mengalami pengintaian kegiatan di media sosial hingga peretasan akun.
“Lagi siapkan tim kuasa hukum. Aku juga mengalami peretasan akun. Sekalian aku juga mau melakukan bantahan atas tuduhan yang disampaikan,” tandasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Diskominfo Jabar terkait tudingan tersebut. infoJabar juga telah berupaya menghubungi Kepala Diskominfo Jabar, Mas Adi Komar, namun belum ada jawaban dari yang bersangkutan.
