Genangan banjir kembali melumpuhkan ratusan rumah warga di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Selasa (27/1/2026). Air mulai merangsek ke permukiman sejak pagi hari setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut selama berjam-jam tanpa henti.
Kawasan yang terdampak paling parah berada di Perumahan Rumah Ningrat 1 Indramayu, tepatnya di RW 02 dan RW 11. Di wilayah ini, ketinggian muka air dilaporkan mendekati satu meter, memaksa sebagian warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan.
Ketua RW 11 Kelurahan Margadadi, Warta Ambela, menyebut sedikitnya 273 unit rumah terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 80 sentimeter. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung, mengingat tidak seluruh rumah di kompleks itu telah dihuni.
“Sebagian besar warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, sementara lainnya menempati GOR Bhayangkara yang berada tepat di depan perumahan,” ujar Warta Ambela saat ditemui di lokasi banjir.
Menurutnya, banjir sebenarnya telah terjadi sejak Kamis (22/1/2026). Namun, pada saat itu genangan masih tergolong rendah, berkisar antara 10 hingga 15 sentimeter, sehingga belum memasuki rumah warga. Kondisi sempat membaik pada akhir pekan, sebelum kembali memburuk akibat hujan deras yang turun sejak dini hari hingga siang hari pada Selasa.
“Air yang tadinya surut kembali naik. Di luar rumah ketinggiannya setara paha orang dewasa, sementara di dalam rumah sekitar 30 sentimeter,” katanya.
Pantauan di lapangan menunjukkan rumah-rumah di bagian depan kompleks perumahan terendam lebih dari setengah meter. Sementara itu, area belakang perumahan mengalami genangan yang lebih dalam. Akses jalan lingkungan pun tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga mobil dan sepeda motor warga terpaksa diparkir di luar gerbang perumahan.
Warta Ambela menilai sistem drainase yang tidak berfungsi optimal turut memperparah kondisi banjir. Bahkan, saluran air di depan rumah warga kerap meluap meski hujan tidak turun dengan intensitas tinggi.
Pihak RW telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan perahu karet sebagai langkah antisipasi jika debit air terus meningkat. Selain itu, warga juga berharap adanya bantuan logistik darurat untuk memenuhi kebutuhan selama banjir berlangsung.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indramayu telah mengerahkan personel ke lokasi dengan membawa perahu karet. Terlihat sekitar lima petugas BPBD melakukan evakuasi terhadap warga yang dikepung banjir dan hendak mengungsi ke rumah kerabat mereka.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Indramayu, Agus Yani, mengatakan bahwa Perumahan Rumah Ningrat merupakan salah satu kawasan permukiman yang terdampak cukup parah akibat banjir kali ini. Pihaknya memastikan akan terus bersiaga, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi setidaknya hingga Kamis, 29 Januari 2026.
“Kami akan terus siaga. Karena sebagian besar warga masih tetap di rumah, kami hanya memasang tenda pengawasan, sambil mengevakuasi warga yang ingin mengungsi ke saudaranya,” ujar Agus.
Ia berharap koordinasi antara warga dan BPBD Indramayu tetap terjalin dengan baik guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama banjir belum surut.
Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir kembali menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu. Banjir merendam permukiman warga, lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas transportasi di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
Sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir, di antaranya Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Letjen S. Parman, Jalan R.A. Kartini, dan Jalan Jenderal Sudirman.
Selain jalan utama, genangan juga terjadi di kawasan permukiman seperti Rumah Ningrat, Perumahan Cidayu, Margalaksana, serta beberapa lingkungan warga lainnya.
Kondisi banjir yang berulang ini kembali memunculkan sorotan terhadap sistem penataan ruang di Indramayu.
Ahli planologi, Hilmi Hilmansyah, menilai bahwa banjir tidak semata dipicu faktor curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya penataan ruang yang belum berbasis risiko bencana.
Menurut Hilmi, hingga saat ini perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang belum terintegrasi secara optimal dengan peta kerentanan banjir serta dinamika ekologis wilayah.
Padahal, kata Hilmi, Indramayu merupakan daerah hilir sejumlah daerah aliran sungai besar, memiliki topografi datar dengan elevasi rendah, dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
“Secara alamiah, Indramayu memang rentan terhadap banjir, genangan, dan rob pesisir. Namun kerentanan tersebut belum benar-benar dijadikan dasar dalam perencanaan tata ruang,” ujar Hilmi kepada infoJabar.
Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan di kawasan rawan banjir, penyempitan sempadan sungai, pemanfaatan sempadan pantai untuk permukiman dan bangunan, serta minimnya ruang resapan air.
Selain itu, sistem drainase perkotaan dinilai belum dirancang secara adaptif untuk menampung limpasan air hujan, aliran dari hulu, maupun pengaruh pasang laut.
Hilmi juga merujuk hasil kajiannya yang dipublikasikan dalam jurnal perencanaan wilayah Universitas Diponegoro, yang menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan pesisir Indramayu.
Temuan tersebut menguatkan bahwa persoalan banjir berkaitan dengan lemahnya pengendalian ruang, dan inkonsistensi terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
“Jika perencanaan tidak berbasis risiko, pemanfaatan ruang masuk ke zona rawan, lalu pengawasan dan pengendaliannya lemah, maka banjir akan terus berulang. Penanganan tidak cukup hanya dengan pompa dan normalisasi, tetapi harus dibenahi dari hulunya, yakni sistem penataan ruang,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, memperkuat integrasi peta risiko bencana dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), serta membangun sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap kondisi hidrologi dan perubahan iklim.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Dadang Oce Iskandar, mengimbau masyarakat agar memperhatikan aspek mitigasi bencana dalam pembangunan rumah dan lingkungan permukiman.
“Harap diperhatikan mitigasinya. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Dinas Kimrum (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) terkait pompa dan saluran irigasi, serta dengan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) terkait sawah yang terendam. Saat ini kami terus memperkuat sinergi, termasuk dengan masyarakat,” ujar Oce.
Tata Ruang Disorot
Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir kembali menyebabkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Indramayu. Banjir merendam permukiman warga, lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas transportasi di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
Sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir, di antaranya Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Letjen S. Parman, Jalan R.A. Kartini, dan Jalan Jenderal Sudirman.
Selain jalan utama, genangan juga terjadi di kawasan permukiman seperti Rumah Ningrat, Perumahan Cidayu, Margalaksana, serta beberapa lingkungan warga lainnya.
Kondisi banjir yang berulang ini kembali memunculkan sorotan terhadap sistem penataan ruang di Indramayu.
Ahli planologi, Hilmi Hilmansyah, menilai bahwa banjir tidak semata dipicu faktor curah hujan tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan lemahnya penataan ruang yang belum berbasis risiko bencana.
Menurut Hilmi, hingga saat ini perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang belum terintegrasi secara optimal dengan peta kerentanan banjir serta dinamika ekologis wilayah.
Padahal, kata Hilmi, Indramayu merupakan daerah hilir sejumlah daerah aliran sungai besar, memiliki topografi datar dengan elevasi rendah, dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
“Secara alamiah, Indramayu memang rentan terhadap banjir, genangan, dan rob pesisir. Namun kerentanan tersebut belum benar-benar dijadikan dasar dalam perencanaan tata ruang,” ujar Hilmi kepada infoJabar.
Ia menyoroti maraknya alih fungsi lahan di kawasan rawan banjir, penyempitan sempadan sungai, pemanfaatan sempadan pantai untuk permukiman dan bangunan, serta minimnya ruang resapan air.
Selain itu, sistem drainase perkotaan dinilai belum dirancang secara adaptif untuk menampung limpasan air hujan, aliran dari hulu, maupun pengaruh pasang laut.
Hilmi juga merujuk hasil kajiannya yang dipublikasikan dalam jurnal perencanaan wilayah Universitas Diponegoro, yang menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai dan pesisir Indramayu.
Temuan tersebut menguatkan bahwa persoalan banjir berkaitan dengan lemahnya pengendalian ruang, dan inkonsistensi terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
“Jika perencanaan tidak berbasis risiko, pemanfaatan ruang masuk ke zona rawan, lalu pengawasan dan pengendaliannya lemah, maka banjir akan terus berulang. Penanganan tidak cukup hanya dengan pompa dan normalisasi, tetapi harus dibenahi dari hulunya, yakni sistem penataan ruang,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, memperkuat integrasi peta risiko bencana dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), serta membangun sistem drainase perkotaan yang adaptif terhadap kondisi hidrologi dan perubahan iklim.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Dadang Oce Iskandar, mengimbau masyarakat agar memperhatikan aspek mitigasi bencana dalam pembangunan rumah dan lingkungan permukiman.
“Harap diperhatikan mitigasinya. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR, Dinas Kimrum (Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang) terkait pompa dan saluran irigasi, serta dengan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) terkait sawah yang terendam. Saat ini kami terus memperkuat sinergi, termasuk dengan masyarakat,” ujar Oce.
Tata Ruang Disorot
