Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat (16/5/2025) berlangsung panas. Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih walk out sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD.
Aksi tersebut terjadi tak lama setelah rapat dibuka. Anggota Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, langsung melakukan interupsi dan menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Gubernur Dedi dalam acara Musrenbang di Cirebon beberapa waktu lalu.
“Sembilan hari lalu gubernur di acara yang sakral saya anggap, di acara Musrenbang ada pernyataan gubernur yang menurut saya perlu disikapi. Beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Jawa Barat dan menurut saya mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD,” kata Doni.
“Saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD,” ujar.
Ia menilai, pernyataan gubernur mencerminkan bahwa pendapat DPRD tidak diperlukan. Padahal, dalam penyusunan peraturan daerah, keterlibatan legislatif sangat dibutuhkan. Doni pun menegaskan, tanpa adanya klarifikasi, fraksinya menolak untuk melanjutkan pembahasan raperda.
“Saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah, saya meminta ada klarifikasi dari gubernur. Dia tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap diam DPRD sejak Musrenbang digelar 7 Mei lalu yang hingga sekarang tidak bersuara atas pernyataan Dedi tersebut. “Sampai hari ini DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Dari Fraksi PDIP menginginkan klarifikasi itu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, tidak usah dibahas raperda di DPRD,” tegasnya.
Tak lama berselang, Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, mengajak seluruh rekan sefraksi, termasuk Wakil Ketua DPRD Ono Surono, untuk meninggalkan ruang paripurna. “Saya meminta Fraksi PDIP untuk out, termasuk Bapak Ono, sebelum selesai hubungan eksekutif-legislatif baik. Terima kasih. Silakan berdiri, tidak perlu ikut rapat paripurna, saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out,” katanya lantang.
Menanggapi aksi itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menyebutnya sebagai dinamika wajar dalam sistem demokrasi. Ia pun menghormati sikap politik Fraksi PDIP. “Walk out itu kan dinamika, jadi itu saya lihat bagian dari dinamika saja bahwa ada yang tadi disampaikan terkait ketidakberkenanan teman-teman Fraksi PDIP, ya bagian dari hak mereka,” ujarnya.
Meski demikian, Buky belum mau berspekulasi soal alasan pasti di balik walk out. Ia mengindikasikan adanya miskomunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif. “Saya belum bisa berkomentar banyak karena yang disampaikan sepertinya ada masalah miskomunikasi yang Fraksi PDIP nilai bahwa komunikasi gubernur dan DPRD itu dianggap tidak memuaskan,” jelasnya.
Buky juga mengimbau agar DPRD tak buru-buru menyimpulkan atau merespons berlebihan terhadap kebijakan gubernur. Ia menambahkan, birokrasi tetap memegang peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan.
“Tetapi terhadap kebijakan gubernur kita juga tidak perlu reaktif, kita beri kesempatan untuk melakukan target-target programnya, mungkin ada jangka pendek yang ingin dikejar,” ucap Buky.
“Teman-teman di birokrat harus menjaga sistem. Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur dibarengi dengan sistem, sehingga program itu dilaksanakan efisien dan efektif sesuai dengan regulasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons santai aksi walk out Fraksi PDIP. Ia menilai, aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam politik. “Itu hak setiap orang, mau walk out, mau tidak,” kata Dedi usai menghadiri kegiatan di Gedung Pakuan, Bandung.
Menurutnya, dalam dunia politik, tiap pihak berhak menyampaikan pendapat dan kepentingannya. “Artinya setiap orang berhak, setiap partai politik, fraksi berhak mengekspresikan setiap kepentingan politik,” ujar Dedi singkat.
