Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memaksimalkan pendidikan di barak militer. Sasaran barunya bukan hanya pelajar, melainkan orang dewasa yang kerap membuat keributan di lingkungan masyarakat, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menunjukkan etos kerja apik.
Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi usai menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Bale Jaya Dewata, Cirebon, Rabu (7/5/2025).
“Selama ini kita hanya fokus pada anak-anak yang dianggap ‘nakal’. Tapi nyatanya banyak juga orang dewasa yang justru memberi contoh buruk dan doyan mabuk, malas bekerja, bahkan tidak bertanggung jawab pada keluarganya,” tegas Dedi.
Ia mencontohkan, banyak pria dewasa yang giat memperbanyak keturunan, namun abai terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka.
“Rajin bikin anak, tapi malas memberi nafkah dan perhatian. Ini ironis. Kriminalitas itu tidak selalu selesai dengan penjara, kita harus cari cara agar mereka bisa berubah,” tambahnya.
Menurut Dedi, beberapa orang dewasa yang terlibat dalam tindakan-tindakan kecil seperti mencuri ayam, lambat laun bisa meningkat ke kejahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat pembinaan mental dan disiplin seperti halnya anak-anak bermasalah.
“Termasuk ASN yang malas. Kalau tidak mau bekerja sungguh-sungguh, mereka juga perlu ‘disekolahkan’ lagi tentang tanggung jawab,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menanggapi isu terkait penerima bantuan sosial yang disarankan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Ia menekankan pentingnya pengendalian jumlah penduduk di tengah keterbatasan lahan yang semakin sempit.
“Kalau penduduk terus bertambah, lahan makin sempit, ruang bermain anak-anak juga akan hilang. Akhirnya anak-anak tumbuh dalam tekanan dan bisa mengalami depresi sejak dini,” jelasnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Ia menyebutkan KB tidak harus identik dengan prosedur medis seperti vasektomi atau tubektomi, tetapi lebih pada niat dan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga.
“Jangan sampai waktu diajak KB menolak, tapi giliran melahirkan dan tidak punya biaya, malah gubernur atau bupati yang dicari karena tidak bisa tebus biaya rumah sakit,” sindir Dedi.
Dengan langkah-langkah ini, Dedi berharap kualitas hidup masyarakat Jawa Barat dapat meningkat, tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari aspek sosial dan moral.
