Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluncurkan layanan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Bandung dalam meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan primer bagi seluruh warga.
Dua fasilitas kesehatan yang kini mulai beroperasi penuh selama 24 jam adalah Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda. Melalui layanan ini, warga yang melahirkan di puskesmas akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan otomatis, mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga.
Farhan meresmikan program tersebut secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan diikuti secara daring oleh Puskesmas Garuda, Rabu (15/1/2026). Peluncuran ini menjadi tonggak strategis Pemkot Bandung dalam menghadirkan layanan kesehatan responsif yang tidak terbatas jam kerja masyarakat perkotaan.
Pada tahap awal, kedua puskesmas tersebut langsung beroperasi penuh sebelum nantinya diperluas ke lima lokasi lain. Farhan menegaskan, operasional 24 jam ini bukan sekadar pemenuhan janji kampanye, melainkan kebutuhan mendesak bagi kota besar seperti Bandung.
“Layanan kesehatan adalah bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Standar itu harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” tegas Farhan.
Kehadiran Puskesmas 24 Jam diproyeksikan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan agar masyarakat tidak langsung menumpuk di rumah sakit saat kondisi darurat. Dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC), warga didorong memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Lebih jauh, Farhan mengaitkan penguatan layanan kesehatan dengan agenda pembangunan ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi Bandung diprediksi mencapai 5,3 persen, ia menyoroti ketimpangan sosial yang masih lebar.
“Jumlah penduduk miskin dan pengangguran memang menurun, namun kedalaman kemiskinan justru memburuk. Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya masih terjadi,” ujarnya.
Kondisi ini menuntut intervensi pelayanan publik yang presisi berbasis karakteristik wilayah. Farhan menilai pembangunan layanan publik di Bandung tidak bisa diseragamkan; keberagaman karakter wilayah harus menjadi pijakan utama perencanaan.
Melalui Program Prakarsa, pendataan sensus tingkat RW kini telah mencapai 100 persen. Basis data kuat ini digunakan Pemkot Bandung untuk mengidentifikasi kebutuhan riil warga, mulai dari persoalan sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga prevalensi penyakit seperti diare, TBC, dan stunting.
“Puskesmas 24 jam ini adalah bagian dari penyelesaian masalah mendasar. Kita selesaikan dulu ‘skincare’-nya sebelum masuk ke riasan atau lipstik,” ujar Farhan, mengibaratkan pentingnya pelayanan dasar dibanding proyek kosmetik semata.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyatakan layanan ini adalah bentuk komitmen dalam memperluas jangkauan kesehatan. “Hari ini kami meluncurkan layanan secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan daring di Puskesmas Garuda. Insyaallah, lima puskesmas lain segera menyusul,” kata Sony.
Lima puskesmas yang direncanakan menyusul adalah Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan. Sony juga memastikan Puskesmas Ibrahim Adjie telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh proses administrasi bagi ibu melahirkan dapat langsung tuntas di tempat.
Lebih jauh, Farhan mengaitkan penguatan layanan kesehatan dengan agenda pembangunan ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi Bandung diprediksi mencapai 5,3 persen, ia menyoroti ketimpangan sosial yang masih lebar.
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
“Jumlah penduduk miskin dan pengangguran memang menurun, namun kedalaman kemiskinan justru memburuk. Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya masih terjadi,” ujarnya.
Kondisi ini menuntut intervensi pelayanan publik yang presisi berbasis karakteristik wilayah. Farhan menilai pembangunan layanan publik di Bandung tidak bisa diseragamkan; keberagaman karakter wilayah harus menjadi pijakan utama perencanaan.
Melalui Program Prakarsa, pendataan sensus tingkat RW kini telah mencapai 100 persen. Basis data kuat ini digunakan Pemkot Bandung untuk mengidentifikasi kebutuhan riil warga, mulai dari persoalan sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga prevalensi penyakit seperti diare, TBC, dan stunting.
“Puskesmas 24 jam ini adalah bagian dari penyelesaian masalah mendasar. Kita selesaikan dulu ‘skincare’-nya sebelum masuk ke riasan atau lipstik,” ujar Farhan, mengibaratkan pentingnya pelayanan dasar dibanding proyek kosmetik semata.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyatakan layanan ini adalah bentuk komitmen dalam memperluas jangkauan kesehatan. “Hari ini kami meluncurkan layanan secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan daring di Puskesmas Garuda. Insyaallah, lima puskesmas lain segera menyusul,” kata Sony.
Lima puskesmas yang direncanakan menyusul adalah Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan. Sony juga memastikan Puskesmas Ibrahim Adjie telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh proses administrasi bagi ibu melahirkan dapat langsung tuntas di tempat.
