Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Indramayu dinilai rendah. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu berencana menyerahkan pengelolaan sejumlah objek wisata daerah kepada pihak swasta.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dispara) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali mengungkapkan, pendapatan dari beberapa destinasi wisata saat ini tidak mampu menutupi biaya operasional tahunan. Sebagai contoh, Pantai Tirtamaya hanya menghasilkan PAD sekitar Rp280 juta per tahun, sementara biaya operasionalnya mencapai Rp380 juta. Kondisi ini memicu defisit hingga Rp100 juta.
“Setelah dihitung, ternyata masih minus. Ini tidak efisien karena pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Maka, lebih baik pengelolaannya diserahkan kepada swasta,” ujar Syadali saat ditemui di kantornya, Selasa (13/1/2026).
Syadali menyebut, Bupati Indramayu Lucky Hakim telah memutuskan untuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata. Skema ini diharapkan mampu mendorong pengembangan objek wisata secara lebih kreatif dan profesional, sehingga daya tarik serta kunjungan wisatawan dari luar daerah meningkat.
Salah satu titik fokus pemerintah adalah Kawasan Wisata Bojongsari yang memiliki berbagai aset seperti air terjun buatan, waterboom, hingga Gedung Iptek Mutiara Bangsa.
“Sudah ada beberapa investor yang menyatakan minat, terutama untuk Kawasan Wisata Bojongsari. Konsepnya seperti apa nanti akan kami sampaikan kepada Bupati. Jika disetujui, tim kajian akan segera dibentuk untuk menindaklanjuti,” jelas Syadali.
Ia menambahkan, payung hukum terkait kerja sama dengan pihak ketiga telah dipersiapkan. Pola kerja sama yang akan diterapkan berupa sistem bagi hasil, sehingga Pemkab Indramayu tetap memperoleh pemasukan tanpa harus menanggung beban biaya operasional yang besar.
Selain fokus pada pariwisata, Pemkab Indramayu dalam setahun terakhir juga memprioritaskan penguatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM. Salah satu kebijakannya adalah menggratiskan penggunaan lokasi untuk berbagai kegiatan.
Sejumlah acara berskala nasional sukses digelar tanpa membebani anggaran daerah, sekaligus memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat. “Event tetap berjalan tanpa biaya daerah, UMKM bergerak, dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” katanya.
Pemkab juga rutin menggelar car free night setiap Sabtu malam dan car free day setiap Minggu pagi di kawasan Alun-alun Indramayu. Kegiatan ini terbukti efektif menarik pengunjung dan mendorong perputaran ekonomi lokal.
Rencana swastanisasi objek wisata ini mendapat respons beragam dari warga. Silvie Nailil Huda, warga Desa Wirakanan, menyambut positif kabar tersebut. Menurutnya, investor memiliki kapasitas dana yang lebih besar dibanding APBD untuk pengembangan tempat wisata.
“Kalau menggunakan APBD, biasanya mentok di pembangunan fasilitas, sedangkan biaya pemeliharaannya kurang maksimal,” ungkap Silvie kepada infoJabar, Rabu (14/1/2026).
Namun, pandangan berbeda disampaikan Amsari, warga Desa Karangsong. Ia khawatir jika dikelola swasta, praktik pungutan liar (pungli) justru akan marak. “Bisa jadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat, sehingga banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut,” kata Amsari.
Terlepas dari berbagai sudut pandang, Syadali optimistis langkah ini menjadi solusi saling menguntungkan (win-win solution) untuk mendongkrak PAD di sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu.
