Sistem Penerimaan Murid Baru (SMPB) untuk jenjang TK hingga SMP tahun ajaran 2025/2026 di Kota Bandung akan segera dimulai. Terkait hal ini, DPRD Kota Bandung menyoroti jumlah SMP negeri di Kota Bandung yang belum tersedia secara merata di seluruh kecamatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan terdapat kesenjangan yang cukup mencolok bila membandingkan jumlah SD negeri dan SMP negeri di Kota Bandung. Hal ini dikhawatirkan memunculkan masalah tersendiri bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kita paham ide zonasi (sekarang domisili) dari pusat ini adalah upaya untuk mendekatkan sekolah dengan anak-anak. Tapi, jumlah SMP apalagi SMA negeri di Kota Bandung belum memadai, terutama di permukiman padat. Jumlah SD negeri lebih dari 250, sementara SMP negeri cuma 75-an,” ungkap Iman ketika dihubungi, Rabu (7/5/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, jumlah SMP negeri di bawah Kemenristekdikti di Kota Bandung per tahun 2023-2024 ada sebanyak 75 sekolah. Jumlah tersebut tersebar di 30 kecamatan, kecuali Kecamatan Cinambo. Adapun satu-satunya SMP negeri di Kecamatan Cinambo, yakni SMPN 58 Cinambo baru berdiri di tahun 2023.
Selain Kecamatan Cinambo, masih banyak kecamatan di Kota Bandung yang hanya memiliki satu SMP negeri. Seperti Arcamanik, Bandung Kidul, Cidadap, Cibeunying Kaler, hingga Astanaanyar. Kecamatan-kecamatan tersebut notabene adalah kawasan padat penduduk.
Sebagai perbandingan, data BPS Kota Bandung menunjukkan bahwa SD negeri di Kota Bandung per tahun 2023 total berjumlah 274 sekolah yang tersebar di 30 kecamatan. Jumlah sekolah di tiap kecamatan bervariasi, dari paling sedikit 2 sekolah di Bandung Wetan, hingga paling banyak 17 sekolah di Bandung Kulon. Rata-rata, satu kecamatan memiliki lebih dari 5 SD negeri.
Iman mengatakan, hal ini sementara dapat diatasi dengan optimalisasi jalur-jalur penerimaan lain untuk calon siswa, selain jalur domisili. Ia juga meminta Wali Kota Bandung agar dapat menaruh perhatian khusus terkait hal ini.
“Jangan hanya zonasi, ada jalur-jalur lain (yang bisa dipilih) dengan presentase tertentu. Wali Kota Bandung juga harus ada political will untuk membangun sekolah-sekolah baru di titik-titik tadi,” jelasnya.
Meski akan menjadi tantangan, ia berharap pemerataan jumlah sekolah negeri di Kota Bandung dengan membangun sekolah-sekolah baru dapat segera terselesaikan. Apalagi mengingat jumlah penduduk masih akan terus bertambah.
“Ini bagian dari tantangan, karena di sebagian wilayah harga tanahnya bisa diupayakan, tapi di wilayah tertentu bisa jadi lebih mahal. Sampai kapanpun kalau tidak ada upaya yang serius dari sisi pendanaan dan kebijakan, blindspot sekolah akan terjadi di mana-mana. Di titik yang ada saja belum memadai, apalagi di kawasan padat, tentu belum bisa menampung,” terangnya.
Di sisi lain, selama jumlah SMP negeri di Kota Bandung belum merata, Iman mengimbau kepada orang tua murid agar tidak terlalu terpaku pada sekolah negeri. Terutama bagi mereka yang tergolong siswa tidak mampu secara ekonomi dan tercatat sebagai siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), di mana biaya sekolah menjadi tanggungan pemerintah.
“Kepada orang tua, agar tidak negeri-minded, karena sekolah negeri faktanya masih kurang. Artinya, harus mau berkolaborasi dengan sekolah swasta. Apalagi Kota Bandung punya jalur afirmasi RMP. Masyarakat harus memahami bahwa sekolah negeri saat ini tidak mungkin bisa menampung,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa sekolah swasta akan ditanggung gratis bagi siswa yang tidak mampu membayar. Bila ada pungutan liar, ia meminta agar orang tua siswa dapat melapor pada DPRD Kota Bandung.
“Untuk masyarakat yang tidak mampu, jangan paksakan diri. Siswa bisa ke SMP swasta dan tetap gratis. Orang kan khawatir harus membayar, tapi kalau untuk yang tidak mampu itu, ke swasta pun dijamin gratis,” tegasnya.
“Kalau ada pungutan-pungutan, bisa dilaporkan pada kami dan insyaallah kami selesaikan ini,” tutupnya.
