Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat, Mamat Rachmat, menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan sektor pendidikan di provinsi Jawa Barat.
Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah sudah mengarah pada solusi, namun tetap membutuhkan penyempurnaan agar tidak menimbulkan dampak ke sekolah swasta maupun akses pendidikan masyarakat.
“Sebenarnya kalau melihat pendidikan Jawa Barat, pertama pemerataan pendidikan. Yang sesuai dengan program Pak Gubernur juga, anak putus sekolah itu juga bagian dari program yang sedang disiapkan pemerintah,” kata Mamat, Sabtu (6/12/2025).
Mamat menyoroti dua opsi kebijakan pemerintah, yaitu program pencegahan anak putus sekolah (PAPS) dan penambahan rombel dari 36 menjadi 50 siswa.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberi ruang bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, namun belum ramah bagi sekolah swasta yang kehilangan murid baru karena kebijakan itu.
“Dampaknya apa? Sekolah swasta tidak terakomodir. Padahal kontribusi sekolah swasta terhadap pendidikan itu hampir di atas 51%, jadi harus seimbang,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mendukung langkah Gubernur Jawa Barat yang menyiapkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dan beasiswa bagi siswa kurang mampu sebagai upaya menjaga keseimbangan akses pendidikan.
“Bagaimana pemerintah dan swasta berjalan bersamaan, tidak ada yang tereliminasi. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah, termasuk beasiswa swasta dan negeri,” kata dia.
Terkait prioritas, Mamat menyebut pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) masih menjadi fokus Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dengan semakin banyaknya sekolah baru, ia berharap pendidikan bisa menjadi semakin merata.
Namun yang terpenting bagi Mamat, akses pendidikan gratis di Jabar harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Ia menekankan jika pendidikan gratis merupakan kebutuhan utama masyarakat.
“Pada dasarnya mereka itu yang penting sekolah gratis. Itu saja harapan masyarakat,” ujarnya.
Mamat menilai tantangan terbesar pemerataan pendidikan di Jawa Barat adalah faktor ekonomi dan tingginya jumlah penduduk. Keduanya membuat pengelolaan pendidikan harus disiapkan secara matang.
“Tantangan yang dihadapi banyak dan program pemerintah harus berjalan,” katanya.
Sebagai Ketua Fraksi, Mamat menegaskan komitmen Partai NasDem untuk terus mendorong pendidikan merata dan bebas diskriminasi. Menurutnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak.
“Semua harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan ada anak-anak putus sekolah, dan lama sekolah ke depan bisa 8 sampai 9 tahun,” ujarnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
