165 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sudah terbentuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kini, pemerintah daerah terus berupaya agar koperasi tersebut bisa berjalan efektif dan berdampak positif pada masyarakat.
Langkah awalnya, Pemerintah Daerah KBB mengumpulkan pengurus 165 koperasi tersebut untuk menyamakan persepsi soal tujuan dari terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Ya hari ini kita baru melaksanakan rakor Koperasi Desa Merah Putih, kita review lagi semuanya karena kita sudah punya 165 koperasi ya,” kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Jumat (5/12/2025).
Di sisi lain, ada kekhawatiran dari masyarakat jika keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk sekadar program seremonial. Jeje meyakinkan jika program tersebut akan dikawal demi ekonomi kerakyatan.
“Di balik setiap KDMP ada petani, ada ibu-ibu pelaku UMKM, ada pemuda desa yang ingin bangkit. Hari ini kita cek satu per satu, dan sebagian besar sudah mulai gerak usahanya. Kalau yang belum? Kita dorong, kita dampingi, kita tidak akan biarkan satu pun desa tertinggal. Karena bagi saya, tidak ada rakyat nomor dua di Bandung Barat,” kata Jeje.
Ia tak menutupi fakta banyak koperasi yang mati. Konsep sekadar konsep, harapan sekadar harapan. Jeje menyebut ia akan memastikan KDMP di Bandung Barat akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Koperasi mati bukan karena rakyatnya malas, tapi karena sistemnya dibiarkan lemah. Di KDMP kita tidak mau mengulang kesalahan itu. Makanya sejak awal saya tegaskan SDM-nya kita latih, pengawasnya kita perkuat, pendampingnya kita siapkan, dan tata kelolanya harus rapi. Ini bukan koperasi model lama yang sekadar kumpul-kumpul, ini adalah gerakan ekonomi desa,” kata Jeje.
KDMP di Bandung Barat juga diarahkan untuk bisa menyuplai kebutuhan program strategis seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (SPPG). Nantinya, masyarakat akan menjadi produsen kebutuhan program tersebut.
“KDMP kita arahkan menjadi pusat ekonomi desa yang melayani SPPG. Setelah itu, mereka harus masuk ke pasar umum, UMKM, dan kemitraan swasta. Jadi KDMP bukan hidup dari pemerintah, tapi memanfaatkan peluang pemerintah untuk menguatkan ekonomi rakyat. Tidak boleh ada ketergantungan,” kata Jeje.
“Garis besarnya kita ingin KDMP yang lebih tertata, kita ingin rantai ekonomi di desa berjalan lebih hidup. Petani, pelaku UMKM, dan pengelola KDMP mendapatkan pasar yang jelas, kebutuhan bahan baku untuk SPPG bisa dipenuhi dari desa, dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan warga meningkat secara nyata,” ucap Jeje.
