Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Pernyataan itu disampaikan dalam Borderline Economic Summit (BES) 2026 di Ciawi (3/12) yang menghimpun berbagai pemangku kepentingan regional.
Acara BES 2025 ditandai penandatanganan Protokol Bogor, MOU lintas daerah, dan kerja sama perangkat. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan serta langkah konkret bagi pertumbuhan ekonomi perbatasan.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menilai BES 2026 sebagai forum strategis menyatukan visi pembangunan dengan daerah sekitar. Ia menegaskan percepatan infrastruktur dan peningkatan SDM mesti dilakukan terpadu, bukan parsial.
“Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa membangun wilayah hanya dengan kemampuan kita sendiri. Kabupaten Bogor harus terintegrasi dan berkolaborasi dengan wilayah sekitar, sehingga setiap kebijakan yang kita ambil dapat selaras dengan kebijakan kabupaten/kota lain,” jelas Rudy dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
Rudy menegaskan, setiap kebijakan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menilai sinergi pembangunan lintas wilayah sebagai langkah nyata menghadirkan perubahan yang langsung dirasakan warga.
“Tujuan kita satu, yakni mensejahterakan masyarakat. Borderline Economic Summit ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah daerah lainnya untuk membangun bangsa mulai dari wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Forum ini, tambah Rudy, menjadi kesempatan bagi Kabupaten Bogor untuk memperkuat peran strategisnya di tingkat regional maupun nasional. Hari ini, kita ingin menegaskan bahwa dari Bogor, kita berkontribusi untuk Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai tantangan Jabodetabekpunjur tak lagi relevan dengan pola lama ‘desa mengepung kota’ atau sebaliknya. Ia menekankan perlunya pendekatan aglomerasi, yakni perencanaan dan pembangunan terintegrasi lintas kabupaten/kota tanpa batas administratif.
“Aglomerasi menuntut integrasi dari sisi tata ruang, transportasi, sampah, energi, hingga pengelolaan lingkungan. Ia menekankan perlunya perencanaan bersama agar tidak lagi terjebak pada persoalan perbatasan atau kewenangan sectoral,” ungkap Bima Arya.
Ke depan, pemerintah akan membentuk Dewan Aglomerasi dipimpin Presiden untuk mengoordinasikan perencanaan lintas daerah. Dewan ini diharapkan profesional, bebas kepentingan politik, sehingga tata kelola lebih efisien dan kewenangan antar level jelas.
Hal ini dinilai penting agar Indonesia dapat melaju menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana negara maju dengan pemerintahan efektif seperti China, Korea, dan Vietnam.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi ‘petarung’ dalam menata kawasan Jabodetabekpunjur. Forum ini diminta tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi menghasilkan langkah konkret yang berbasis aglomerasi demi masa depan Indonesia,” terang Bima Arya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan perlunya memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dalam pembangunan Bogor Raya serta Jawa Barat secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi Pemkab Bogor yang mengangkat tema ‘Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi’ pada Borderline Economic Summit 2025. Tema ini dinilai sejalan dengan fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi,” kata Herman.
Ia menekankan, BES 2025 menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas daerah di Bogor Raya dan perbatasan. Pemprov Jabar menilai pembangunan metropolitan, termasuk aspek sosial-ekonomi dan pemerintahan, tak bisa dijalankan sendiri.
“Karahayuan dan kakertaan masyarakat hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi. Bogor Raya, Jawa Barat, dan bahkan Indonesia harus bergerak bersama,” pungkasnya.
BES 2025 turut dihadiri beragam pemangku kepentingan lintas daerah, mulai dari pemerintah kabupaten/kota sekitar, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas pembangunan regional.
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Deputi Perencanaan Kementerian Investasi. Turut hadir pula Walikota Bogor, Walikota Depok, Wakil Bupati Bekasi, Wakil Walikota Bekasi, serta Wakil Bupati Purwakarta.
Selain itu, hadir Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Cianjur, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran Pemkab Bogor, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota lainnya juga turut serta, bersama berbagai stakeholder yang mendukung jalannya forum tersebut.
