Kuota haji untuk Kabupaten Bandung Barat tahun keberangkatan 2026 mendatang turun drastis menjadi 195 orang dari kuota tahun sebelumnya yang mencapai 1.066 orang.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bandung Barat agar menyosialisasikan terkait keputusan dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) itu pada masyarakat agar tak timbul kesalahpahaman.
“Saya kebetulan lama sebagai Kepala Kantor Kemenag KBB, jadi paham betul masalah ini. Harus terus disampaikan pada masyarakat bahwa tujuan pengurangan kuota haji agar berkeadilan, jadi semua daerah se-Indonesia sama masa tunggunya 26 tahun,” kata Asep Ismail saat ditemui, Jumat (28/11/2025).
Saat ini, masyarakat yang belum berkesempatan berangkat ke tanah suci diminta agar legowo. Kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah bukan untuk mempersulit melainkan untuk menghadirkan keadilan dalam sistem keberangkatan.
“Informasi ini harus segera diteruskan oleh KBIH kepada masyarakat. Barangkali ada yang sudah cek kesehatan atau bayar, mudah-mudahan mereka bisa berangkat tahun depannya,” kata Asep.
Sementara itu Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) pada Kantor Kemenag KBB, Enjah Sugiarto menyebutkan bahwa saat ini pembagian kuota haji tidak mengacu pada jumlah penduduk muslim di satu daerah.
“Jadi kuota itu yang daftar lebih awal yang diprioritaskan, tidak seperti dulu mengacu pada jumlah penduduk muslim di satu daerah,” kata Enjah.
Skema baru ini diterapkan demi menghilangkan ketimpangan masa tunggu jemaah haji di setiap daerah. Tidak ada daerah yang masa tunggunya lebih dari 40 tahun seperti saat skema lama diberlakukan.
“Jadi sistem baru ini ingin meratakan ketimpangan masa tunggu di setiap wilayah,” kata Enjah.
