Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mewacanakan konsep pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam perbuatan bebas hingga kriminal. Nantinya, mereka akan ‘disekolahkan’ ke barak-barak militer dengan melibatkan unsur TNI-Polri dalam praktik penerapannya.
Tak tanggung-tanggung, usulan ini bahkan diwacanakan akan dimulai pada 2 Mei 2025. Meski tidak diseluruh wilayah Jabar, tapi konsep ini nantinya akan diberlakukan di beberapa daerah yang telah dianggap siap.
Wacana Dedi Mulyadi itu pun tak ayal mengundang perbincangan. Terbaru, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, secara tegas bahkan menyebut rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak semuanya harus diselesaikan dengan cara militeristik.
“Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah,” kata Bonnie Triyana dalam keterangannya dikutip dari infoNews, Rabu (30/4/2025).
Menurut Bonnie, penguatan karakter siswa yang bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer. Justru lingkungan keluarga, pergaulannya hingga aktivitas di sekolah menjadi faktor penting dalam mendidik siswa tersebut.
“Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah,” jelasnya.
Maka tak ayal, Bonnie memandang wacana Dedi Mulyadi itu kurang tepat jika diberlakukan. Bonnie mengatakan, untuk menangani anak bermasalah, diperlukan pendekatan psikologis.
“Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer,” sebut Bonnie.
Bonnie meminta pemerintah daerah, dari kabupaten atau kota sampai provinsi, memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. Ia menyebutkan pemerintah daerah juga harus memfasilitasi penyaluran minat dan bakat siswa.
“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya,” kata Bonnie.
“Sehingga menghindarkan mereka dari tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas atau kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran dan narkoba,” sambungnya.
Kemudian, Bonnie memandang, mengirimkan anak bermasalah ke barak militer untuk dididik dengan tegas bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah kedisiplinan remaja. Terlebih bagi anak dengan latar belakang sosial yang beragam.
“Cara instan menyelesaikan problem kenakalan remaja tidak akan bisa menyelesaikan masalah hingga ke dasarnya, yang sering kali berakar ke problem sosial,” ujar Bonnie.
“Jadi tidak bisa disamaratakan seperti itu. Harus ditemukan pola yang paling tepat untuk memperbaiki sikap mereka sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini seperti apa. Kalau seperti ini dengan gaya militeristik, kayaknya malah jadi ke mana-mana,” lanjutnya.
Bonnie mengatakan jangan sampai kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Barat justru memberatkan tugas TNI. Ia menilai rencana itu harus dipertimbangkan dengan matang.
“Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dari potensi ancaman yang datang dari luar ke negeri kita dengan menambah-nambahi beban kerja yang tak relevan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginginkan adanya pendidikan karakter bagi siswa yang dianggap sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Pendidikan karakter ini bakal melibatkan unsur TNI Polri.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyebut program pendidikan karakter dengan melibatkan TNI Polri akan digulirkan pada 2 Mei 2025 mendatang di beberapa wilayah di Jawa Barat.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).
Dedi menjalankan, telah disiapkan puluhan barak khusus untuk siswa mengikuti program pendidikan karakter. Adapun siswa yang akan mengikuti program ini, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelasnya.
Baca selengkapnya di .
