Polri resmi memperkenalkan Integrated Digital Security System (IDSS) sebagai langkah konkret transformasi keamanan nasional berbasis teknologi digital. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data lintas instansi dalam rangka memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan.
Program IDSS mendapatkan dukungan penuh dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN I) Tahun 2025. Polda Jawa Barat ditunjuk sebagai wilayah percontohan penerapan sistem ini.
Kabid TIK Polda Jabar Kombes Parojahan Simanjuntak menjelaskan, IDSS merupakan model kolaborasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang mengedepankan pendekatan prediktif dan kolaboratif.
“Keamanan di era digital tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral dan reaktif. Diperlukan sistem prediktif dan kolaboratif yang mampu membaca pola ancaman lebih dini melalui pemanfaatan data real-time,” ujar Parojahan dalam keterangan, Jumat (7/11/2025).
Melalui command center yang terhubung dengan jaringan CCTV, sistem kecerdasan buatan (AI), serta data lintas instansi, IDSS diharapkan mampu memperkuat kemampuan analisis situasi, mempercepat respons lapangan, dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.
“IDSS akan memperkuat kemampuan deteksi dini, mempercepat respons, dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan,” tambah Parojahan.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa IDSS merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung kebijakan nasional menuju sistem keamanan modern berbasis kemandirian teknologi.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“IDSS adalah bentuk nyata Polri Presisi dalam era digital, prediktif, responsif, dan transparan. Dengan sistem ini, keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi hasil kolaborasi semua pihak,” ujar Rudi.
Rudi menambahkan, penerapan IDSS sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penguatan sistem pertahanan dan keamanan berbasis teknologi digital.
Sistem ini akan menjadi simpul kerja sama antara Polri, pemerintah daerah, BSSN, Kemenkominfo, serta sektor swasta dan masyarakat sipil.
Dia berharap, IDSS dapat menjadi tonggak baru pengelolaan keamanan nasional yang modern dan berkelanjutan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong iklim investasi yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia.
