Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD resmi menyepakati Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun 2026 dengan total nilai Rp28,4 triliun, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).
Meskipun angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal yang mencapai Rp31 triliun akibat berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa arah belanja tetap berpihak pada pelayanan publik, bukan kebutuhan internal birokrasi.
“Puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal, layanan publiknya pesta. Karena kan alokasi-alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat malah mengalami peningkatan pada tahun ini,” ujar Dedi usai rapat paripurna.
Dedi menjelaskan, untuk menyesuaikan keterbatasan fiskal, beberapa pos belanja internal Pemprov Jabar akan dikurangi, seperti perjalanan dinas, belanja makan-minum, penggunaan air, listrik, pemeliharaan aset, hingga alat tulis kantor. Pemprov juga akan menerapkan sistem kerja hybrid (WFH) guna menekan biaya operasional.
“Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan,” tutur Dedi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi menyebutkan, meskipun ada pengurangan TKD, prioritas pembangunan 2026 tetap fokus pada pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
“Namun demikian, sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, bahwa 2026 walaupun dengan tanpa dana transfer yang maksimal, maka prioritas program di 2026 tetap ada pada infrastruktur,” ujarnya.
Dalam RKUA-PPAS tahun 2026, sektor pendidikan mendapatkan porsi terbesar dengan Rp6,3 triliun (22,14 persen), disusul sektor infrastruktur sebesar Rp4,01 triliun (14,09 persen), dan kesehatan Rp1,63 triliun (5,75 persen).
Untuk sektor pendidikan, sebagian besar anggaran diarahkan pada hibah BOS sekolah swasta, BOS sekolah negeri, tunjangan profesi guru hingga pembangunan 50 unit sekolah baru.
Dedi menuturkan, sejauh ini enam kepala daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan jumlah anak usia sekolah tinggi.
“Pembebasan lahan kita sesuai dengan arahan Pak Gubernur, untuk pembangunan unit sekolah baru menggunakan tanah atau lahan yang disiapkan oleh kabupaten/kota,” kata Dedi.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara memastikan bahwa efisiensi tidak akan mengurangi jumlah program prioritas yang telah dirancang. Menurutnya, fokus utama RKUA-PPAS 2026 tetap diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli, dan infrastruktur.
“Di dalam RAPBD 2026 nanti tetap ada sekitar 350 program kegiatan dan sekitar 1.305 sub-kegiatan. Jadi, tidak ada yang berkurang,” ungkapnya.
“Kalau bicara human development index, IPM itu kan pendidikan, kesehatan, daya beli dan infrastruktur. Ya, itu yang paling prioritas. Itu yang paling besar anggarannya,” imbuh Iswara.
Berikut rincian belanja prioritas RKUA-PPAS Jawa Barat 2026
