Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memperketat syarat penerima bantuan sosial di wilayahnya. Salah satu syarat yang ditegaskan Dedi adalah kewajiban mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi kaum laki-laki atau biasa disebut vasektomi.
Ia mencontohkan berbagai program bantuan Pemprov, seperti pemasangan 150 ribu jaringan listrik baru, beasiswa anak, hingga bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), semuanya akan disertai dengan syarat wajib KB.
“Boleh dipasang listrik, tapi harus KB dulu. Anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh, tapi ibunya di-KB dulu. Rutilahu juga begitu, boleh menerima, tapi KB dulu,” ujar Dedi, Selasa (29/4/2025).
“Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Tapi hari ini yang saya kejar, yang KB harus laki-laki,” sambungnya.
Dedi mengungkap, alasan dirinya mengutamakan laki-laki melakukan KB. Sebab menurutnya, selama ini beban reproduksi kerap ditanggung sepihak oleh perempuan. Ia menilai sudah saatnya laki-laki mengambil peran lebih aktif dalam perencanaan keluarga.
“Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi,” ujarnya.
Di sisi lain, laki-laki kata Dedi harus menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal pengendalian jumlah anak. “Kalau suaminya nggak mampu lagi membesarkan (anak-anaknya), maka dia gagal menjadi seorang suami,” ucapnya blak-blakan.
Ke depan, Dedi menyatakan kebijakan ini akan terintegrasi dengan sistem data kependudukan. Pemerintah daerah akan memeriksa status KB sebelum menyalurkan bantuan.
“Data itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Ketika kami menurunkan bantuan, sudah KB, bantu. Belum? KB dulu,” tegasnya.
