Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) saling berbalas komentar menanggapi soal dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut mengendap di perbankan.
Dedi menantang Purbaya untuk membuka data secara transparan, namun sang Menkeu menegaskan bahwa dirinya bukan pegawai Pemprov Jabar dan menyarankan agar data tersebut langsung dicek ke Bank Indonesia (BI).
Ini bermula dari pernyataan Purbaya yang menyoroti lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III 2025. Ia juga menyebut ada 15 pemerintah daerah dengan jumlah simpanan dana tertinggi di perbankan, termasuk Jawa Barat yang menempati urutan kelima.
Purbaya menegaskan bahwa data yang ia gunakan bersumber dari sistem monitoring Bank Indonesia (BI) yang memuat laporan perbankan secara rutin. Ia menyebut, bila KDM ingin mengetahui secara detail, maka sebaiknya langsung memeriksa ke bank sentral tersebut.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Dari total tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan simpanan terbesar, mencapai Rp 14,6 triliun, disusul oleh sejumlah daerah lainnya, termasuk Provinsi Jawa Barat yang tercatat menempati posisi kelima dengan simpanan Rp 4,1 triliun.
Menurutnya, data itu konsisten dengan informasi yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Tanya aja ke Bank Sentral itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan, data Pemda sekian, sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan berapa. Angkanya mirip kok,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut secara rinci data milik Pemprov Jabar. Menurutnya, Dedi Mulyadi hanya memahami data di lingkup provinsinya dan tidak mengetahui keseluruhan data nasional.
“Jadi, Pak Dedi tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan,” kata Purbaya.
Ia menekankan bahwa pernyataannya bukan untuk menuding daerah tertentu, melainkan bentuk dorongan agar pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja anggaran demi memperkuat perekonomian nasional.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki dana yang disimpan dalam bentuk deposito di bank, termasuk di Bank BJB. Ia menyebut telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh laporan keuangan daerah.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi kepada wartawan di Bandung, Selasa (21/10/2025).
Meski begitu, KDM mengakui bahwa kemungkinan ada daerah lain yang memang menyimpan dana di deposito. Namun, menurutnya, informasi itu harus disampaikan secara terbuka agar publik tidak salah menilai kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di infofinance dengan judul “Jawaban Purbaya Usai Ditantang KDM: Saya Bukan Pegawai Pemda Jabar!”. Baca artikel asli
