Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah daerah, termasuk jual-beli jabatan yang masih terjadi di Bekasi. Ia menegaskan bahwa kasus seperti ini menunjukkan reformasi tata kelola pemerintah daerah (Pemda) belum tuntas.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam rapat pengendali inflasi tahun 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir, kasus penyelewengan di daerah masih banyak ditemukan. Hal ini juga tergambar dalam hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang mencatat skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74.
Menurut Purbaya, sebagian besar pemerintah daerah masih berada di kategori rentan atau zona merah, dengan rata-rata skor 67 untuk provinsi dan 69 untuk kabupaten/kota.
KPK mencatat beberapa sumber utama penyelewengan di daerah, antara lain jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Purbaya mengingatkan bahwa jika praktik tersebut tidak segera diperbaiki, program pembangunan berisiko terhambat dan berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
Ia meminta para kepala daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam waktu dua kuartal ke depan. Langkah ini menjadi syarat bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan peningkatan anggaran transfer ke daerah (TKD).
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja,” terangnya.
Purbaya juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab. “Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” imbuhnya.
Menurutnya, penggunaan anggaran yang efisien dapat memperkuat kepercayaan publik dan menarik investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di .
