Muhammad Farhan dan Erwin resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung untuk periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 lalu. Sejak dilantik, belum ada gebrakan yang menonjol dilakukan oleh Farhan-Erwin.
Hal itu jadi sorotan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan. Cecep menyebut, Farhan-Erwin bukan orang baru di Kota Bandung. Farhan diketahui merupakan mantan anggota DPR RI dan pegiat entertainment, begitupun Erwin mantan anggota DPRD Kota Bandung.
Disamping visi misinya saat kampanye lalu, Cecep sebut saat ini Farhan-Erwin harus mewujudkan kebijakan yang diawali dengan soliditas di antara birokrasi dan kekuatan politik di DPR, sehingga keduanya harus berlari cepat atau ngabret menuntaskan permasalahan di Kota Bandung. Apalagi, Kota Bandung sendiri merupakan ibu kota dan ikon Jawa Barat.
“Persoalan banjir, macet, sampah dan lain termasuk urbanisasi dan kepadatan penduduk, ini butuh percepatan,” kata Cecep dihubungi infoJabar, Sabtu (12/4/2025).
Disinggung apakah sudah ada gebrakan yang dilakukan Farhan-Erwin, Cecep menilai gebrakannya belum terlihat.
“Kelihatannya belum, mungkin belum masif, ada tidaknya belum masif, diinformasikan dan disosialisasikan. Tadi itu saya sampaikan cepat, ngabret dan berlari kencang untuk Kota Bandung sebagai ikon Jabar,” ujar Cecep.
Sebagai pimpinan tertinggi di Kota Bandung, pergerakan Farhan-Erwin jangan sampai kalah dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebagai yang memiliki kawasan, seharusnya permasalahan yang terjadi di Kota Bandung bisa diselesaikan dahulu oleh Farhan-Erwin, salah satu contohnya dalam penertiban PKL di kawasan Pasteur.
“Ya semestinya itu wilayahnya kota, tapi tak ada yang salah dari sisi gubernur, tapi lebih pas wali kota yang beresin. Apakah itu keaktifan gubernur atau kekurang aktifan wali kota,” ungkap Cecep.
Menurut Cecep, Farhan-Erwin jangan kalah gercep dari Dedi Mulyadi agar kinerja mereka dapat dilihat langsung oleh masyarakat luas.
“Ya harus bisa ngimbangi, sesuai kewenangannya, semangatnya contoh gubernur, penyelesaian kasusnya sesuai kewenangan,” tambahnya.
Kasus lainnya, jalan berlubang di Jalan Ir H Djuanda menimbulkan korban. Pengendara terjatuh dan alami luka berat akibat melindas jalan rusak. Pasca kejadian, jalan langsung diperbaiki.
Menurut Cecep, seharusnya jangan menunggu korban, lalu jalan diperbaiki. Pemerintah harus proaktif melihat langsung jalan-jalan rusak di Kota Bandung.
“Oh yang di Dago ya? Ya saya prihatin ada korban, seharusnya pemerintah tanggung jawab juga kepada korban, memberikan bantuan kek, memberi biaya perawatan dan peduli kepada warganya. Kedua, memang pemerintah jangan seperti penjaga malam atau pemadam kebakaran sudah ada masalah baru turun, harus proaktif, tidak hanya menunggu laporan, kalau perlu Farhan-Erwin tiap hari terus blusukan, misal ada jalan rusak biang ke kepala dinas untuk diperbaiki,” jelasnya.
“Role model Pak Dedi harus dicontoh kabupaten lain, tak hanya Kota Bandung,” tambahnya.
Cecep ingatkan lagi, soal perbaikan infrastruktur jangan menunggu rusak atau menimbulkan korban dahulu.
“Jangan nunggu lagi, harus proaktif, jangan menunggu korban ada perbaikan, menunggu banjir ada perbaikan, menunggu sampah menumpuk baru ada pergerakan. Pemerintah yang antisipatif dan pori aktif dibutuhkan hari ini. Jangan lambat mengatasi itu,” terangnya.
Menurut Cecep, pemerintahan tak bisa berjalan jika tidak ada birokrasi. Pergantian dan rotasi kepala dinas dan jabatan lainnya penting dilakukan demi membantu Farhan-Erwin dalam mewujudkan visi dan misinya.
“Soal kadis dan jabatan lain tentu ada proses birokrasi, menurut saya wajar dilakukan rotasi, satu buat promosi dan kedua tidak jenuh, lalu ketiga penyegaran, perlu segera dilakukan rotasi, berdasarkan profesionalisme dan bukan karena kepentingan politik,” ujarnya.
Menurut Cecep, Farhan-Erwin juga jangan segan mengganti kadis dan bawahannya jika tidak bisa bekerja dengan baik.
“Saya setuju, ditarget, tapi target kinerja dengan perjanjian kalau tidak ini ya diganti, itu hal bagus tapi harus terukur, kinerjanya diukur secara proporsional, kalau tidak bisa ganti saja dengan yang bagus,”
Selain itu, seperti Sekda dan Kadishub Kota Bandung, belum diisi oleh pejabat definitif. Menurut Cecep harus segera didefinitifkan karena berpengaruh pada kinerja.
“Makannya sekarang kan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung sudah definitif, kalau belum definitif segera definitifkan. Jangan sampai terganggu birokrasi karena jabatan belum definitif, pengaruh karena dari sisi kewenangan belum penuh,” tuturnya.
Cecep juga menuturkan, jika Farhan-Erwin harus banyak blusukan dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial bisa diwakilkan oleh bawahannya.
“Pejabat di kita tidak bisa terlepas dari seremoni, sepanjang seremoni itu dalam rangka tugas kedinasan dan peningkatan visi misi gak masalah, tapi harus proporsional jangan sampai setiap hari seremonial, itu hal bagus. dan seremoni tak hanya oleh wali kota dan itu bisa diwakilkan oleh wakil, oleh dinas dan lainnya. Jadi tidak tersandera oleh kegiatan seremonial, banyak kegiatan lain yang bisa dan belum disentuh,” tuturnya.
Cecep kembali berpesan kepada Farhan-Erwin agar segera berlari membawa kebaikan untuk Kota Bandung. “Harapan saya, ngabret, akseleratif dan tiru gaya kepemimpinan dedi Mulyadi tiap hari blusukan ke masyarakat,” pungkasnya.
