Bandung –
Kota Bandung telah melakukan transformasi digital dalam aspek pembangunan. Kemudahan pelayanan menjadi komitmen yang dijalankan hingga membuahkan berbagai penghargaan dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Salah satu konsep yang diandalkan Pemkot Bandung dinilai melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Dengan 85 persen warga yang telah melek internet, Pemkot Bandung menyadari potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal.
Skor IMDI dan SPBE Tertinggi Nasional
Hasilnya pun sesuai harapan. Pada 2025, skor IMDI di Kota Bandung mendapat nilai 64,77 yang menjadi skor tertinggi nasional. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Bandung dalam memajukan ekosistem digital.
Skor IMDI yang diraih Pemkot Bandung tercatat bertahan dalam dua tahun berturut-turut. Pada 2024, Pemkot Bandung meraih skor 52,99 yang ditopang empat pilar: infrastruktur dan ekosistem (63,35), keterampilan digital (63,29), pemberdayaan (23,13), dan pekerjaan (36,40).
Komitmen transformasi digital Pemkot Bandung juga ditunjukkan dalam program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tiap tahun, skor penilaian dalam implementasi program tersebut terus mengalami peningkatan.
Pada 2021 misalnya, skor SPBE Kota Bandung mencapai 3,19. Kemudian pada 2022 naik menjadi 3,6 dengan indeks sangat baik. Lalu pada 2023, skornya mencapai 3,98, melampaui target RPJMD di angka 3,5. Sementara pada 2024, indeks SPBE Kota Bandung melonjak ke angka 4,59.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana mengatakan, IMDI dan SPBE merupakan dua program yang harus berjalan beriringan. Keduanya harus menjadi layanan yang seimbang agar program yang dicanangkan tepat sasaran.
“Jadi, ini sesuatu yang penting. Antara IMDI dan SPBE enggak boleh ada ketimpangan. Kalau timpang, ada yang enggak sinkron. Masyarakatnya pengguna teknologi, pengguna internetnya banyak, literasinya bagus, tapi pemerintahnya terlambat mengadaptasi, maka kan terjadi ketidakseimbangan,” kata Yayan saat berbincang dengan, Kamis (19/2/2026).
“Artinya kan ada harapan masyarakat terhadap layanan online. Tapi kemudian kalau pemerintah enggak mengikuti perkembangan zaman, itu akan terjadi ketimpangan. Begitu juga sebaliknya, kalau pemerintahnya terlalu maju, tapi masyarakatnya kurang mengikuti teknologi, jadi mubazir si teknologi itu. Di kota bandung Alhamdulillah, SPBE tinggi, IMDI-nya tinggi,” tambahnya.
Program Bandung Smart City Jadi Andalan
Implementasi IMDI dan SPBE kemudian dituangkan Pemkot Bandung dalam program andalan bernama Bandung Smart City. Konsep kota cerdas ini telah digagas beberapa tahun terakhir dan mampu menghadirkan kemudahan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Konsep kota cerdas yang diusung Kota Bandung terus mengalami peningkatan kualitas. Pada 2022, skor Bandung Smart City mencapai 3,88 (Peringkat 1), lalu pada 2023 berada di angka 3,81 (Peringkat 2), dan pada 2024 kembali naik menjadi 3,93 (Peringkat 1).
Smart City milik Kota Bandung bahkan telah menjadi rujukan nasional. Ada enam klaster yang menjadi andalan Pemkot Bandung, mulai dari smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, hingga smart environment.
Smart governance merupakan komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang amanah, profesional, akuntabel, dan inovatif. Kemudian smart branding merupakan konsep untuk menjadikan Bandung sebagai kota wisata kelas dunia.
Selanjutnya, smart economy merupakan komitmen untuk mewujudkan Kota Bandung yang maju, kreatif, dan berdaya saing dalam perekonomian serta infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Lalu smart living bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup warga Kota Bandung yang unggul.
Konsep smart society merupakan terobosan untuk memperluas akses sarana pelatihan, komunitas, dan kolaborasi pemangku kepentingan serta membentuk karakter warga yang agamis. Sementara smart environment merupakan komitmen pengelolaan sampah dan lingkungan di Kota Bandung.
“Smart city ini bukan hanya teknologi, tapi inovasi yang melahirkan efisiensi dan solusi terhadap problem kota. Di antaranya beutificasi 17 ruas jalan, AI di CCTV yang bisa menghitung kendaraan masuk, face recognition, itu inovasi yang akan dan sedang dilakukan di 2026,” ucap Yayan.
Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam konsep kota cerdas, Pemkot Bandung juga menggagas kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu yang berhasil dijalankan yaitu penurunan kabel udara di 15 ruas jalan tanpa menggunakan dana APBD.
Menurut Yayan, program itu merupakan amanah dari kolaborasi pentahelix. Pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha hingga media massa untuk penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Kemarin yang banyak dicontoh di antaranya, kita melakukan penurunan kabel di 15 ruas jalan yang tidak menggunakan APBD. Jadi si smart city itu kuncinya di kolaborasi, inovasi dan teknologi,” ujarnya.
“Lalu kita juga punya superapps ‘Sadayana’. Itu sebuah inovasi untuk memberikan kemudahan untuk memberikan layanan. Aplikasi kita itu banyak, makanya kita integrasikan dalam superapps Sadayana,” katanya menambahkan.
Ke depan, layanan seperti Bandung Smart City menurut Yayan harus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemkot Bandung memastikan layanan program andalan itu akan terus disesuaikan untuk menjawab kebutuhan zaman.
“Ke depan kita lakukan road map lagi yang disesuaikan dengan RPJMD dalam 5 tahun supaya lebih jelas. Intinya, kita harus cepat beradaptasi membuat kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Karena itu bisa mempermudah, tapi di satu sisi bisa merugikan,” tegasnya.
Kemudahan Dirasakan Masyarakat
Kemudahan layanan digital telah dirasakan oleh Wina (29). Warga Kelurahan Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati ini merasakan kemudahan saat mengurus dokumen administrasi kependudukan pascapernikahan.
Lewat aplikasi Salaman (Selesai Dalam Genggaman) milik Disdukcapil Kota Bandung, Wina merasa terbantu saat mengintegrasikan kartu keluarga hingga dokumen kependudukan lainnya. Selain praktis, layanan itu dinilainya cepat dan mudah diakses.
“Dan kalau enggak salah, enggak nyampe sehari itu dokumennya udah beres waktu itu. Pokoknya ngebantu sih yang saya rasain, enggak perlu repot-repot ke tempatnya,” kata Wina saat berbincang dengan.
Layanan digital lain yang dirasakan manfaatnya oleh Wina adalah CCTV Pelindung Kota Bandung. Hanya bermodal ponsel, ia bisa memantau situasi lalu lintas dengan mudah, terutama saat akan bepergian di akhir pekan.
“Nah kalau ini, aku biasanya ngecek rutin pas weekend. Ngebantu banget pokoknya, apalagi kalau mau maen sama anak tuh mana aja jalanan yang macet supaya kita bisa nyari tahu jalan alternatif lainnya,” ungkapnya.
Wina berharap kemudahan layanan ini terus dipertahankan agar aktivitas warga Kota Bandung semakin terbantu oleh sistem yang praktis.
“Ngebantu banget. Jadi kalau bisa, dipertahankan. Dan yang kurang, diperbaiki lagi biar warga kayak kita ini jadi lebih mudah lah kalau mau akses apa-apa,” harapnya.
Senada dengan Wina, Reza (35) juga memiliki pengalaman positif. Melalui Bandung Siaga 112, situasi kegawatdaruratan dapat ditangani dengan cepat sehingga meminimalisir risiko korban jiwa.
“Waktu itu inget ada kebakaran, nelepon 112 langsung gercep petugasnya dateng enggak lama. Alhamdulillah bisa ditangani akhirnya,” ucapnya.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Progresif Layanan Digitalisasi
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai, dalam setahun kepemimpinan Farhan, capaian digitalisasi pemerintahan menunjukkan performa progresif. Bandung dinilai memiliki skor IMDI dan SPBE dengan predikat sangat baik.
“Secara kelembagaan, arah transformasi digital juga telah dirumuskan dalam kerangka kebijakan Bandung Smart City, yang berfungsi sebagai peta jalan integrasi layanan, data, dan infrastruktur teknologi informasi. Dari perspektif tata kelola, hal ini mengindikasikan adanya konsistensi antara dimensi regulatif, struktural, dan teknologis dalam proses modernisasi birokrasi,” katanya.
Meski demikian, Kristian memberikan catatan. Walaupun skor digitalisasi tinggi, ia mendorong agar kemudahan layanan tersebut benar-benar dirasakan secara optimal oleh publik di lapangan.
“Indikator seperti IMDI dan SPBE pada dasarnya mengukur kapasitas institusional, tata kelola sistem, dan kesiapan infrastruktur digital. Ia lebih mencerminkan dimensi input dan proses, bukan outcome atau dampak langsung terhadap pengguna layanan,” ungkapnya.
“Dalam paradigma New Public Service, ukuran keberhasilan pelayanan publik terletak pada pengalaman warga (citizen experience), aksesibilitas lintas kelompok sosial, serta efisiensi waktu dan biaya transaksi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan distingsi analitis antara keberhasilan digitalisasi sebagai proyek teknokratis dan efektivitas pelayanan sebagai hasil kebijakan publik,” tambahnya.
Kristian menekankan bahwa digitalisasi tanpa reformasi layanan bisa memicu dualisme kanal (digital dan manual). Ia mendorong integrasi menyeluruh demi kenyamanan warga.
“Dengan demikian, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi di Kota Bandung telah memenuhi aspek kesiapan institusional, namun belum sepenuhnya terverifikasi sebagai kemudahan pelayanan publik yang merata dan inklusif. Tantangan kepemimpinan Farhan bukan lagi pada pembangunan infrastruktur digital, melainkan pada konsolidasi tata kelola, integrasi sistem, dan pengukuran dampak layanan terhadap warga,” katanya.
“Transformasi digital yang berhasil bukan sekadar yang memperoleh legitimasi melalui indeks nasional, tetapi yang mampu menurunkan biaya transaksi administrasi, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan kepercayaan publik secara terukur dan berkelanjutan,” ucapnya.
Dorong Penguatan Tata Kelola Berbasis Kinerja
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja melalui optimalisasi sistem digital. Baginya, kemudahan layanan perlu didukung kinerja perangkat daerah yang solid.
“Saya bangga menjadi bagian dari pemerintah kota dengan kemampuan tata kelola yang sangat baik. Terima kasih kepada seluruh penerima penghargaan dan para ASN yang terus menunjukkan performa luar biasa,” ujar Farhan.
Farhan menegaskan bahwa teknologi, termasuk SPBE, big data, hingga potensi penggunaan blockchain, hanya akan efektif jika aparatur memiliki integritas. “Secanggih-canggihnya tata kelola, kalau aparat tidak punya integritas, semuanya percuma,” katanya.
Ia mencontohkan kemampuan pemerintah kota dalam mengambil keputusan cepat saat situasi darurat berkat ketersediaan data, termasuk data Layanan Catatan Informasi RW (Laci RW) yang telah mencapai 100 persen.
Farhan juga menyoroti beberapa indikator yang menjadi perhatian pusat, seperti pembaruan Dapodik bulanan dan kewajiban nomor identitas perusahaan untuk kebutuhan DBH dan DAU. Ia mengingatkan pentingnya monitoring real-time terhadap progres pembangunan.
“Identifikasi kendala harus cepat. Deviasi itu wajar dalam organisasi besar. Tapi harus dilihat dan diantisipasi,” katanya.
Menurutnya, tahun 2026 harus menjadi momentum penguatan layanan publik berbasis data, terutama dari Dukcapil. “Tugas kita memastikan akuntabilitas berjalan dan layanan dasar warga terpenuhi,” pungkasnya.
