Bandung –
Gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) saat ini sedang jadi sorotan di Jawa Barat (Jabar). Di Cianjur, guru PPPK paruh waktu menolak tanda tangan karena digaji Rp 300 ribu per bulan, sementara di Sumedang, muncul unggahan memilukan karena ada seorang guru yang mendapat gaji Rp 50 ribu.
Di Kota Bandung sendiri, gaji guru PPPK penuh waktu maupun paruh waktu dipastikan sudah sesuai standar. Dinas Pendidikan (Disdik) merinci gaji guru untuk PPPK penuh waktu senilai Rp 3,5 juta per bulan, sementara guru PPPK paruh waktu Rp 3,2 juta per bulan.
“Di Kota Bandung mah aman, enggak ada problem. Gaji untuk PPPK penuh waktu dan paruh waktu sudah berjalan dan sudah diproses,” kata Kadisdik Kota Bandung Asep Saepul Gufron, Senin (9/2/2026).
Selain gaji untuk PPPK, Disdik Kota Bandung juga menyiapkan anggaran gaji bernama honor penguatan mutu (HPM) senilai Rp 51 miliar. Rinciannya 814 guru, 33 guru tutor dan 2.133 guru PAUD.
Anggaran HPM sendiri disiapkan untuk tenaga pendidik yang belum terakomodir dalam mekanisme pengangkatan PPPK. Mereka yang sudah lama mengabdi mengajar dan tercantum dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
Asep Gufron kemudian merinci besaran gaji untuk HPM. Rp 3,2 juta disiapkan untuk tenaga pendidik, sedangkan Rp 1 juta untuk guru PAUD di Kota Bandung.
“Guru PAUD dulu dikasih honor Rp 500 ribu. Karena janji Pak Wali Kota, akhirnya naik jadi Rp 1 juta,” ungkapnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Hanya saja, Asep mengakui anggaran HPM belum bisa dicairkan. Sebab, Pemkot Bandung perlu merampungkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang menjadi landasan dalam pencairan anggaran itu.
Perwal dan Kepwal untuk HPM dibutuhkan karena gaji mereka harus diakomodir melalui mekanisme BOS daerah. Namun Asep memastikan, regulasi tersebut kini sedang dikebut untuk memberikan hak bagi para tenaga pengajar.
“Regulasinya sedang dibahas di Pemkot, supaya kita bisa dicairkan setelah perwal dan kepawalnya terbit. Pasti ada sedikit keterlambatan pembayarannya,” ungkapnya.
“Insyaallah bandung mah tidak seperti daerah lain. Hanya HPM aja yang memang ada keterlambatan,” pungkasnya.
