Poros Pelajar Jawa Barat yang terdiri atas berbagai organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Putri Indonesia (IPPI), dan sejumlah lainnya turut bersuara untuk adanya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Suara organisasi pelajar ini dituangkan dalam naskah akademik evaluasi MBG yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.
Poros Pelajar Jawa Barat menyerahkan naskah akademik itu kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto dalam forum audiensi di Kantor DPRD Jawa Barat di Bandung, 25 September 2025.
Naskah akademik ini dibuat sebagai respons kaum pelajar atas keracunan massal yang terjadi di berbagai tempat di Jawa Barat akibat MBG. Naskah ini berisi sejumlah temuan serta rekomendasi kritis terkait pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Poros Pelajar menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus keracunan yang terjadi selama program MBG berjalan.
Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sebanyak 2.080 pelajar menjadi korban dari berbagai wilayah seperti Kabupaten Bandung Barat (1.333 siswa), Kabupaten Garut (659 siswa), Kabupaten Cianjur (36 siswa), dan Kota Tasikmalaya (52 siswa)
“Program MBG menyasar pelajar sebagai penerima manfaat utama. Oleh karena itu, kami merasa berkewajiban memastikan program ini aman, berkualitas, dan berpihak kepada pelajar,” ujar Khazimi, perwakilan Poros Pelajar dalam keterangan tertulis yang diterima infoJabar, Sabtu (4/10/2025).
Dalam naskah akademik yang diserahkan kepada DPRD itu, Poros Pelajar Jawa Barat mengajukan empat rekomendasi strategis. Keempatnya merupakan hal yang perlu menjadi prioritas:
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Mendesak pemerintah untuk menetapkan landasan hukum program MBG pada level minimal Peraturan Presiden (Perpres), guna memperkuat koordinasi antar lembaga, menjamin akuntabilitas, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses lelang dan keamanan pangan.
Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengadaan bahan pangan secara lokal dan penyesuaian menu sesuai kearifan lokal.
Mengusulkan pembentukan komite pengawas yang melibatkan unsur akademisi, masyarakat sipil, asosiasi profesi, serta perwakilan orang tua untuk melakukan pemantauan menyeluruh dan transparan.
Mendorong sistem kemitraan yang berpihak pada pelaku usaha kecil seperti UMKM, koperasi, dan BUMDes, termasuk perbaikan sistem pembayaran serta pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas.
“Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal dalam mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Barat. Poros Pelajar juga menekankan pentingnya melibatkan pelajar sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Khazimi.
