Rencana pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon Timur semakin mendekati kenyataan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui usulan Cirebon Timur sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam rapat paripurna, Rabu (10/9/2025).
Wilayah Cirebon Timur akan terdiri dari 16 kecamatan dengan luas 446,57 kilometer persegi. Kecamatan yang masuk dalam cakupan wilayah ini, yaitu Astanajapura, Babakan, Ciledug, Gebang, Greged, Karangsembung, Karangwareng, Lemahabang, Losari, Pabedilan, Pabuaran, Pangenan, Pasaleman, Sedong, Susukan Lebak, dan Waled.
Meski pemekaran telah disetujui, penentuan ibu kota Cirebon Timur masih menyisakan dua kandidat kuat. Bupati Cirebon bersama DPRD Kabupaten Cirebon mengusulkan Kecamatan Karangwareng sebagai pusat pemerintahan. Sementara itu, DPRD Jabar dan tim riset Universitas Padjadjaran merekomendasikan Kecamatan Karangsembung.
Alasannya, Kecamatan Karangwareng memiliki jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang dikhawatirkan akan menjadi kendala pembangunan di masa depan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Kabupaten Cirebon dalam Angka 2025, Karangsembung memiliki pusat pemerintahan di Desa Karangsuwung. Luas wilayahnya mencapai 18,80 kilometer persegi dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jumlah penduduknya pada 2025 tercatat 37.808 jiwa dengan kepadatan 1.095 jiwa per kilometer persegi.
Selama 2024, jumlah bayi lahir di Karangsembung sebanyak 452 jiwa, sementara angka kematian bayi tercatat 6 jiwa. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah ini mencapai 44 kasus. Dari sisi sosial, terdapat 245 pernikahan dan 102 perceraian sepanjang tahun yang sama.
Sementara itu, pusat pemerintahan Karangwareng berada di Desa Kubangdeleg. Kecamatan ini memiliki luas 27,16 kilometer persegi dengan ketinggian 20 mdpl. Penduduknya berjumlah 29.744 jiwa dengan kepadatan 2.577 jiwa per kilometer persegi.
Jumlah bayi lahir selama 2024 sebanyak 403 jiwa, dengan catatan satu ibu meninggal saat melahirkan. Kasus DBD di Karangwareng sebanyak 35 kasus. Secara sosial, terdapat 212 pernikahan dan 78 perceraian sepanjang 2024.
Sekadar diketahui, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono yang memimpin rapat paripurna persetujuan pengusulan CDPOB Cirebon Timur menegaskan, wacana pemekaran Cirebon Timur bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman reformasi.
“Intinya Cirebon Timur itu aspirasinya sejak dulu, sejak zaman reformasi sudah muncul wacana pemekaran karena memang Cirebon luas sekali, 40 kecamatan, 424 desa dan kelurahan, jumlah penduduk juga sangat besar,” ujarnya.
Menurut Ono, pemekaran ini akan menjadi tonggak baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendekatkan pelayanan publik. Ia juga menyinggung perlunya komitmen anggaran dari pemerintah provinsi maupun kabupaten induk.
“Sembari menunggu moratorium dicabut, saya yakin gubernur punya komitmen untuk bisa menyelesaikan tujuh persoalan. Instrumen APBD provinsi dan kabupaten induk harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Cirebon Timur, dari mulai jalan, pendidikan, kesehatan,” kata Ono.
Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, pihaknya saat ini akan menunggu dicabutnya moratorium oleh pemerintah pusat. Sembari menunggu, Herman memastikan Pemprov Jabar akan kembali mengatasi berbagai persoalan yang ada di Cirebon Timur.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
“Kami masih menunggu, tentu itu domain pemerintah pusat. Sambil menunggu kita manfaatkan untuk kroscek, baik demografi, geografi, sosial budaya, politik, ekonomi, kapasitas fiskal, maupun tata kelola pemerintahan. Mudah-mudahan setelah moratorium dibuka, Kabupaten Cirebon Timur bisa sesuai harapan,” ujar Herman.
“Semua ini kami persembahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pembangunan, dan pemberdayaan, agar pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya,” sambungnya.
