Mahasiswa Suarakan Kritik Represif Aparat di Depan Kapolda Jabar

Posted on

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengundang ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk berdialog dan berdiskusi di Gedung Sate, Rabu (3/9/2025).

Forum terbuka ini dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Kosasih serta pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jabar.

Dialog ini digelar sebagai ruang partisipasi mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan para pemimpin. Satu per satu perwakilan mahasiswa maju ke depan, menyampaikan pandangan mereka tentang berbagai masalah.

Momen menarik terjadi ketika Muhammad (21), mahasiswa Universitas Islam Bandung (Unisba) mendapat giliran bicara. Dengan suara lantang, ia mengkritik tindakan represif aparat kepolisian saat terjadi kericuhan di Jalan Tamansari, Senin (1/9/2025) malam.

Dalam kericuhan itu, aparat terlibat gesekan dengan massa. Aparat menembakkan gas air mata yang masuk ke wilayah kampus Unisba dan Universitas Pasundan (Unpas) hingga mengakibatkan kepanikan dan korban sesak nafas.

“Menyoroti kejadian dan dinamika yang terjadi kemarin. Di mana aparat kepolisian menembakan gas air mata ke area kampus hingga membuat mahasiswa di Unisba dan Unpas terdampak. Undang-undang menjelaskan bagaimana bapak-bapak kepolisian harusnya bertindak,” ujar Muhammad.

Sejumlah mahasiswa lain pun memberikan tepuk tangan sebagai bentuk solidaritas. Mereka menganggap keberanian Muhammad penting untuk mewakili suara mahasiswa yang merasa dirugikan akibat kericuhan tempo hari.

“Tapi kenapa di Unisba kemarin langsung menembakkan gas air mata ke kampus, tidak hanya Unisba, tapi juga Unpas,” tegasnya.

Menurut Muhammad, kampus adalah tempat yang mestinya steril dari intervensi pihak manapun, apalagi dari tindakan represif aparat. Dia pun mengajak mahasiswa untuk tidak diam dan terus menyuarakan aspirasi.

“Bahwa kampus adalah tempat eksplorasi ilmu yang harus dilindungi. Kawan-kawan jangan diam kampus diserang oleh oknum-oknum. Aparat penegak hukum baik kepolisian atau TNI semua dilindungi, begitupun masyarakat yang memiliki hak asasi manusia,” tuturnya.

Sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, forum dialog ini sengaja digelar untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat, kritik hingga aspirasi langsung di depan pemangku kebijakan.

“Kami memfasilitasi, mendengarkan, kemudian insyaallah seluruh apa yang menjadi gagasan konstruktif akan kita laksanakan,” singkatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *