Pembangunan di kawasan Segitiga Rebana, Cekungan Bandung dan Jabar Selatan tetap menjadi prioritas Pemprov Jabar. Untuk optimalisasi dan evaluasi pembangunan di tiga kawasan tersebut, Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menggelar rapat kerja (raker) bersama BAPPEDA Jabar dan Biro Kerjasama Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Raker juga menghadirkan Dinas Pelayanan Masyarakat Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) , Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.
Rahmat mengatakan, Segitiga Rebana sebagai kawasan pengembangan strategis di Jawa Barat yang meliputi 7 kabupaten/kota, seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang adalah masa depan pembangunan kawasan industri terbesar dunia sehingga perlu ditingkatkan dan diperkuat kelembagaaan nya yang langsung dipimpin oleh Gubernur beserta tujuh kepala daerah.
“Pembangunan infrastruktur penunjang seperti Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka semakin meningkat fungsi konektivitas dan logistik nya juga dapat segera mempersiapkan sumber daya manusia terutama anak-anak muda yang terampil dan punya kemampuan dan kesiapan memasuki dunia kerja yang dipersiapkan dengan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri,” kata Rahmat. Jumat (29/8/2025).
Rahmat mengungkapkan, kawasan Rebana yang diproyeksikan sebagai pusat investasi baru juga dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat pengembangan kawasan, Rebana bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi Jawa Barat dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang juga bertujuan untuk memeratakan pembangunan di wilayah timur laut Jawa Barat dan Segitiga Rebana diharapkan dapat menjadi wajah baru Jawa Barat dengan potensi ekonomi yang besar dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Kuatnya kelembagaan dengan kepemimpinan gubernur beserta tujuh kepala daerah di sekitar kawasan juga akan mempercepat dilalui nya hambatan seperti meningkatnya kesiapan SDM tenaga kerja, tumbuhnya UMKM dan kewirausahaan masyarakat sekitar serta pencegahan dini gangguan keamanan di sekitar kawasan,” ungkapnya.
Rahmat juga menilai, terkait penataan Cekungan Bandung pengelolaannya perlu diaktivasi kembali. Ada enam isu prioritas dalam pengembangan Cekungan Bandung untuk lima tahun ke depan. Isu dan program pembangunan strategis penataan Cekungan Bandung meliputi pengendalian dan persiapan tata ruang serta permukiman yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Optimalisasi transportasi massal untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat serta beberapa issue lingkungan yang menjadi prioritas dalam pengembangan Cekungan Bandung,” ujarnya.
“Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur dan para kepala daerah di sekitar Bandung Raya perlu segera melakukan kembali rapat koordinasi untuk mengaktivasi badan pengelola dan memastikan peningkatan percepatan pengembangan wilayah Cekungan Bandung secara terencana dan terukur,” tambahnya.
Terkait pembangunan kawasan Jabar Selatan, Rahmat mengatakan, pengembangan Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menarik investasi. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan untuk meningkatkan infrastruktur dan menumbuhkan investasi serta pengembangan pariwisata di Jabar Selatan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah.
“Namun, masih ada beberapa kendala seperti masalah lahan yang perlu diselesaikan untuk mempercepat implementasi proyek Pariwisata. diperlukan juga perencanaan Pembangunan wilayah berkelanjutan yang mempertimbangkan risiko bencana hendaknya juga menjadi prioritas. Dalam waktu yang sama Pemprov Jabar juga harus tetap berfokus pada pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar yang berkelanjutan dan berbasis angkutan massal. Diperlukan Peningkatan daya saing kawasan melalui pengembangan destinasi wisata dan pengembangan desa wisata agar juga menjadi fokus Pemprov Jabar,” jelasnya.
Dalam rangka mempercepat pembangunan Jabar Selatan, diperlukan suatu badan khusus pengelola yang diarahkan langsung oleh gubernur bersama para kepala daerah sekitar untuk peningkatan kerja sama dengan stakeholders terkait seperti dunia usaha, kelompok muda dan organisasi kepala desa (APDESI) sehingga pembangunan jabar selatan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan demikian Komisi 1 DPRD Jabar meminta gubernur agar dapat segera memberikan waktu dan perhatian khusus untuk melakukan penguatan kelembagaan sekaligus merancang bangun program 2026 dan seterusnya seperti yang sudah ditetapkan dalam RPJMD sekaligus memperkuat fungsi sebagai wakil pemerintah pusat,” pungkasnya.
