Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat mengeluarkan surat instruksi khusus kepada Bupati Cirebon Imron, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, serta seluruh pimpinan dan anggota Fraksi PDIP di DPRD setempat. Surat ini memerintahkan percepatan penyelesaian masalah jalan rusak, khususnya di wilayah Cirebon Timur.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membenarkan, penerbitan surat tersebut. Dalam surat itu, DPD PDIP Jabar menegaskan tiga poin utama yang harus segera dilaksanakan oleh jajaran eksekutif dan legislatif PDIP di Kabupaten Cirebon.
“Pertama, memastikan program rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemeliharaan jalan kabupaten harus menjadi prioritas utama Bupati selama masa jabatannya. Kedua, masyarakat harus mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses pelaksanaan program infrastruktur. Ketiga, jangan ada lagi upaya pengalihan isu atau saling lempar tanggung jawab seperti yang terjadi di Dinas PUTR,” ujar Ono.
Ono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar mengkritik, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon. Pasalnya, dia menilai, Dinas PUTR tidak menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab. Alih-alih memberikan penjelasan utuh kepada masyarakat, dinas tersebut justru terkesan melempar tanggung jawab ke pihak lain terkait kerusakan jalan.
“PUTR seharusnya menjadi garda terdepan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan, bukan malah menyalahkan pihak lain. Kalau saya jadi Pak Imron (Bupati Cirebon), dari dulu saya sudah pecat itu semua,” tegasnya.
Ia bahkan menyarankan agar seluruh jajaran struktural di Dinas PUTR, mulai dari kepala dinas hingga kepala bidang, segera dievaluasi dan diganti secara menyeluruh. Menurutnya, permasalahan infrastruktur jalan ini sudah berlangsung sejak lama dan tidak kunjung ada perbaikan signifikan.
Sebagai partai penguasa di eksekutif dan legislatif di Kabupaten Cirebon, PDIP dinilai harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat.
Ono menegaskan, bahwa jika instruksi ini tidak dijalankan oleh para kader, maka akan menjadi catatan buruk dalam penilaian kinerja kader oleh DPD PDIP Jawa Barat, dan bahkan bisa dilaporkan ke DPP PDIP.
“Setiap tahun dalam kongres, rakernas, dan rakor tiga pilar partai, kami selalu menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan dasar rakyat. Ini adalah prioritas utama,” ucapnya.
Ono juga menginstruksikan secara langsung agar pembangunan jalan di Cirebon Timur segera direalisasikan. Ia menyoroti bahwa aspirasi masyarakat telah lama disuarakan melalui berbagai saluran, mulai dari demonstrasi hingga menyampaikan langsung kepada DPRD dan Gubernur Jawa Barat, namun belum juga membuahkan hasil.
Melihat ketimpangan pembangunan serta keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Cirebon yang dinilai tidak memadai, Ono juga mendorong wacana pemekaran wilayah Cirebon Timur. Menurutnya, luas wilayah dan jumlah penduduk di kawasan tersebut sudah layak untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB).
“Saya akan segera turun ke Cirebon Timur dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas pemekaran ini secara serius. Pemekaran bukan hanya soal administratif, tapi demi keadilan pembangunan,” ungkap Ono.
Ia pun mendorong DPRD Jawa Barat bersama Gubernur untuk segera membahas dan mengusulkan pemekaran tersebut ke pemerintah pusat, mengingat urgensinya yang semakin tinggi, terutama di sektor infrastruktur dasar.
Ono juga memberikan peringatan keras kepada anggota DPRD dari Fraksi PDIP, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan Cirebon Timur, agar segera menindaklanjuti instruksi partai.
“Kalau rakyat sudah berteriak-teriak, itu tanda bahwa bupati dan anggota DPRD Fraksi PDIP tidak bekerja. Kami akan evaluasi serius jika mereka tidak menunjukkan kinerja yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Kritik Tajam untuk Dinas PUTR
Teguran Keras untuk Kader PDIP
Dorongan untuk Pemekaran Cirebon Timur
Evaluasi Kinerja Legislator PDIP
Related posts:
