Sekolah swasta terancam menunda Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) gegara kekurangan murid. Dinas Pendidikan Jawa Barat buka suara mengenai kondisi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto mengatakan, penyelenggaraan MPLS akan digelar serentak mulai Senin 14 Juli 2025 nanti. Namun untuk sekolah swasta, dia menyebut penyelenggaraan jadi kewenangan masing-masing sekolah.
“Ya enggak apa-apa (ditunda), penyesuaian aja tergantung satuan pendidikannya masing-masing,” kata Purwanto, Jumat (11/7/2025).
Karena itu, Purwanto menyebut tidak ada masalah jika MPLS di sekolah swasta ditunda dengan alasan menunggu jumlah murid ideal di tiap rombongan belajar (rombel).
“Ya, otonomi sekolah gitu lah. Kalau mereka (sekolah swasta) mau MPLS-nya nunggu sampai 30 (murid) ya enggak apa-apa, silakan gimana mereka. Mau terintegrasi pembelajaran juga enggak apa-apa,” ungkapnya.
Purwanto juga merespons keluhan dari Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jabar terkait banyaknya murid yang mencabut berkas pendaftaran karena diterima masuk di sekolah negeri melalui program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Dia menjelaskan, masih ada ratusan ribu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan bisa bersekolah di swasta. Karenanya Purwanto memastikan, keberadaan sekolah swasta di Jabar masih tetap dibutuhkan.
Menurut data, dari jumlah 837.115 lulusan SMP sederajat di Jabar, hanya 338.091 orang yang diterima di sekolah negeri melalui SPMB tahap 1 dan 2. Artinya ada sekitar 543.015 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Yang bisa ke swasta, baik swasta di bawah Kemenag maupun swasta di bawah Kemendikdasmen setengahnya lebih itu (dari lulusan SMP),” ucap Purwanto.
Sementara Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jabar Ade Hendriana sebelumnya mengungkapkan, penambahan jumlah rombel membuat ratusan calon siswa yang sebelumnya mendaftar ke sekolah swasta, memilih mencabut berkas.
“Setelah pengumuman terakhir, SMA swasta bukannya bertambah malah pada mencabut berkas dalam artian mereka diterima dalam program PAPS,” kata Ade, Kamis (10/7/2025).
Ade terang-terangan menyebut ada 120 pendaftar di dua SMA swasta di Kota Bandung yakni SMA Pasundan 1 dan SMA PGII 1 yang mencabut berkas setelah diterima di sekolah negeri melalui jalur PAPS.
“Bandung sakolah elit ge ancur, rontok. Ada 120 calon murid cabut berkas diterima jalur PAPS, ada yang hampir 2 kelas cabut berkas. Itu di Pasundan 1 dan PGII 1,” terang Ade.
Kondisi itu membuat keterisian siswa baru di 1.334 sekolah swasta di Jabar yang semula rata-rata 30 persen, kini semakin berkurang. “Sekarang menurun karena banyak cabut berkas, saya belum koordinasi lagi (pastinya berapa), diprediksi menurun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ade juga mengatakan sebagian besar SMA swasta di Jabar akan menunda Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) yang seharusnya dilakukan pada 14 Juli nanti.
“Hanya lima persen sekolah yang bisa mengikuti MPLS besok,” katanya.
Jika MPLS diundur, kemungkinan besar proses pembelajaran juga akan diundur. Ade menyebut, SMA swasta yang masih kekurangan murid akan menunggu hingga deadline pendaftaran dapodik ditutup pada 31 Agustus mendatang.
“Patokan kita Dapodik itu 31 Agustus, sebelum itu mereka sudah harus masuk dapodik. Kalau itu tidak ada (mencapai kuota) kita jalan saja sesuai dengan murid yang ada,” tandasnya.
