Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ingin Bandara Husein Sastranegara di reaktivasi kembali. Hal tersebut dilakukan karena selama ini warga Bandung lebih memilih menggunakan Bandara Halim di Jakarta dibandingkan BIJB Kertajati di Majalengka.
Ketua DPRD Asep Mulyadi mempertanyakan, apakah Farhan sudah memiliki kajian secara akademis terkait reaktivasi bandara ini. Seperti diketahui, banyak pertimbangan yang harus diketahui, jika ingin mereaktivasi bandara ini.
“DPR juga banyak menerima aspirasi dari masyarakat, ingin dibuka kembali itu Bandara Husein dan saya mengapresiasi juga pemerintah kota yang terus mengupayakan supaya Bandara Husein itu dibuka,” kata Asep kepada infoJabar, Rabu, (25/6/2025).
“Saya pernah sampaikan bahwa upaya-upaya mendorong pemerintah pusat untuk bisa membuka kembali itu kan pertama kita harus punya dasar, dasarnya apa? Kajian gitu kan, dasar kajian, nah saya juga pernah tanya ke pemerintah, sudah ada belum kajiannya di pemerintah kota? Coba dibuat kajian yang resmi segala macem, mungkin sih harus tanya ke pemerintah ya, kondisi sekarang kajiannya sudah ada atau belum, karena dengan kajian itu kita bisa lebih enak nih misalnya sejauh mana sih sebetulnya dampak nih kalau itu dibuka lagi,” tambahnya.
Kajian yang dimaksud Asep, yakni meliputi banyak aspek, salah satunya dari dampak pembukaan kembali bandara.
“Dampak ke Kertajati seperti apa, kemudian parkirnya seperti apa, dampak kepada kemacetan seperti apa, dampak kepada masyarakat di lingkungan sekitar juga seperti apa? Karena kan kita tahu itu tempatnya kan milik TNI AU,” terangnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
Tak hanya itu, selain dengan pemerintah pusat, Farhan juga harus berkoordinasi dengan Angkasa Pura.
“Kemudian yang berikutnya yang lumayan berat itu provinsi, berarti harus diskusi ya Pak Wali, dengan pihak pemerintah provinsi. Gimana kira-kira nih dampak kalau itu dibuka, apa sih dengan ditutupnya itu, dengan sekarang tidak aktif itu apa nih jabarkan oleh pemerintah, dampak buat Kota Bandung sampaikan aja kepada provinsi,” ujarnya.
Mengapa harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar, karena seperti kita ketahui kondisi Bandara Kertajati berat sekali jika dilihat dari segi biaya operasional Rp60 miliar per tahun.
“Jadi kalau saya sih harap pemerintah kota lewat Pak Wali Kota itu langsung berdialog dengan pihak-pihak terkait, tidak sekedar hanya disampaikan saja di media segala macam, tentu media penting untuk mendorong dukungan, tapi bahwa ada lobby-lobby langsung kepada pihak-pihak terkait,” jelasnya.
Asep menyebut, Bandara Adisucipto dan Kulon Progo di Yogyakarta bisa operasikan secara bersamaan.
“Kalau lihat di Jogja misalnya ya di Jogja itu kan ada dua bandara tuh, ya itu kembali nanti kepada pelanggan, kepada penumpang dia mau pilih mana, misalnya kalau pakai ke Jogja itu kalau ke bandara di situ itu relatif mahal loh itu biayanya, gitu. Tapi saya kadang-kadang kalau memang butuh segera untuk sampai ke kota Jogja misalnya, mungkin orang bisa jadi ada pilihan-pilihan tadi gitu,” tuturnya.
Begitupun terkait jenis pesawat, Asep sarankan kajian lakukan dulu oleh Pemkot Bandung dan biarkan pemerintah pusat yang memutuskan.
“Menurut saya sih berikan ruang itu tidak harus selalu dibatasi dengan pesawat-pesawat kecil dan sebagainya, biarkan nanti pelanggan yang memilih begitu, biarkan nanti masyarakat yang memilih mau ke mana, mau ke Kertajati, mau ke Halim, atau mau ke Husein, tentu saja dengan perbedaan-perbedaan, hitungan-hitungan biaya ya, kita nggak tahu nih apakah lebih murah atau lebih mahal misalnya kalau ke Hussein? Biar nanti konsumen yang memilihnya, nggak usah terlalu dibatasi dulu dari kita harus kecil, harus besar segala macem,” pungkasnya.
