Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mengangkat 1.106 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024. Penyerahan SK dan pengambilan sumpah dilakukan di Lapang Cangehgar, Palabuhanratu, Senin (23/6/2025).
Para ASN baru ini terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Mereka akan langsung bertugas di berbagai instansi pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia daerah.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa pelantikan ini adalah awal dari sebuah tanggung jawab besar. Ia mengingatkan bahwa ASN bukan sekadar status, tapi panggilan untuk melayani.
“Pengangkatan ini bukan akhir perjuangan, tetapi awal dari pengabdian sebagai abdi negara dan masyarakat. Saudara semua adalah ujung tombak pelayanan publik,” kata pria yang akrb disapa Asjap tersebut.
Dalam amanatnya, Asjap juga menyoroti tantangan pelayanan publik yang kini berubah cepat, seiring transformasi digital nasional. Ia meminta ASN PPPK untuk siap beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap menjunjung empati dan etika.
“Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan mulai mengambil alih banyak peran teknis. Tapi empati, etika, dan nilai kemanusiaan tidak bisa digantikan teknologi. ASN harus menjadi pelayan yang tulus, pemimpin perubahan, dan inisiator solusi,” tegasnya.
Asep Japar menyebut kehadiran PPPK ini sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, khususnya di daerah. Para ASN diharapkan berkontribusi langsung terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.
“Tenaga pendidik membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Tenaga kesehatan memastikan layanan yang inklusif dan responsif. Sementara tenaga teknis mendorong tata kelola yang efektif,” ujarnya.
Ia juga menyinggung peran penting ASN dalam menyukseskan visi pembangunan Sukabumi Mubarokah maju, unggul, berbudaya, dan berkah.
“Pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan roda pembangunan tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas. Mari kita bangun Sukabumi sepenuh hati, dengan semangat pelayanan yang ikhlas,” imbuhnya.
Terkait banyaknya tenaga honorer yang belum diangkat, Bupati menyebutkan jumlahnya masih di atas 4.000 orang. Ia meminta semua pihak untuk bersabar dan tidak mengambil jalan pintas.
“Kami terus berupaya agar semua bisa diangkat secara bertahap. Tapi semua harus melalui tahapan dan regulasi yang sah. Jangan membuat kegaduhan, jaga kepercayaan publik,” ujar pria yang akrab disapa Asjap itu.
Dalam sesi wawancara, Asjap menyampaikan harapannya agar para ASN PPPK menjaga nama baik institusi. Mereka diminta bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan prima.
“Yang pertama harus bisa menjaga nama baik pemerintah dan lembaga. Kita sebagai aparat pemerintah harus bisa melayani masyarakat dengan baik,” tuturnya.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Pemkab juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja PPPK secara berkala.
“Tetap ada pemantauan dan penilaian, semua dievaluasi,” ucapnya.
Soal anggaran, Asjap menyadari adanya keterbatasan porsi belanja pegawai dari APBD. Namun ia optimistis, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemampuan fiskal daerah bisa terus tumbuh.
“Kita ingin APBD kita naik ke depan, potensi yang belum tergali akan kita gali. Target PAD kami ke depan di atas Rp 1,5 triliun per tahun,” pungkasnya.
