Ratusan kepala sekolah di jenjang TK, SD hingga SMP se-Kota Bandung menandatangani pakta integritas di aula SMPN 2 Kota Bandung, Selasa (24/6/2025). Pakta integritas tersebut terdiri dari 9 poin yang isinya secara umum menyatakan bahwa masing-masing kepala sekolah tidak akan terlibat kecurangan selama proses Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) berlangsung.
Pakta integritas ini muncul selepas dugaan kasus jual-beli kursi yang melibatkan empat SMP di Kota Bandung mencuat. Meski tidak sampai ada pihak yang dijadikan tersangka karena kasus belum terbukti terjadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pakta integritas dibuat untuk menunjukan kesungguhan seluruh pihak dalam menjaga transparansi proses penerimaan siswa baru.
“Bagaimanapun juga kita ingin menunjukkan bahwa kita betul-betul niat, bahwa SPMB yang sekarang ini bersih. Berbagai macam edukasi kita lakukan, dipareuman lah hiji-hiji (dimatikan satu-satu potensi kecurangan), supaya kita juga bisa menunjukkan kualitas kerja yang baik,” ungkap Farhan.
Ia mengatakan, penegakan aturan dalam proses SPMB di Kota Bandung akan melibatkan kepolisian, TNI hingga Kejaksaan. Pola pengawasan potensi kecurangan pun disebut akan dibuat lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama di sekolah negeri yang ramai peminat.
“Pola pengawasan lebih ketat ya. Jadi artinya saya sama Pak Erwin (Wakil Wali Kota Bandung) akan punya tim khusus yang akan langsung berada di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah yang memang kita lihat datanya peminatnya banyak,” jelasnya.
Dalam mengawasi SPMB Kota Bandung, Farhan mengatakan, pihak kepolisian dan kejaksaan bertugas melakukan pengawasan dan mendeteksi adanya potensi pelanggaran aturan. Sementara TNI memastikan bahwa tidak ada intervensi serta intimidasi dari pihak tertentu dalam penegakkan aturan.
“Saya juga butuh backing dong, backing yang bener ini mah. Jadi kalau saya ditelepon sama orang-orang kuat gitu, saya masih bisa bilang, ‘tolong ke Pak Dandim, Pak Dandim tolong nih, saya ada yang neror’ gitu. Misalnya gitu lah ya,” jelasnya.
Farhan juga menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme khusus untuk menghadapi berbagai tekanan, termasuk tekanan politik yang mungkin muncul dalam proses SPMB. Ia menyadari, bahwa dalam menjaga dan memastikan masa depan anak-anak, sering kali ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu. Namun, ia mengatakan akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Ya kita ngertilah tekanan itu pasti ada. Yang namanya menjaga dan memastikan masa depan anak kan ya demi anak emas semua dilakukan. Tapi pada saat bersamaan kami juga memastikan bahwa upaya tersebut dilakukan dalam sebuah koridor hukum yang benar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Farhan meminta agar ratusan kepala sekolah tidak menganggap penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga integritas selama proses SPMB berlangsung.
“Jangan anggap ini formalitas belaka. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang layak memangku kebijakan di Kota Bandung,” tegasnya.
