Plt Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening, Kota Bandung, Tono Rusdiantono marah-marah ke bawahannya akibat masalah CCTV. Tono ngamuk karena ada CCTV yang dipasang di ruang direksi. Berikut fakta-faktanya
Jagat media sosial TikTok sedang ramai dengan dugaan rekaman suara Tono Rusdiantono yang terdengar sedang marah-marah ke bawahannya. Penyebabnya karena ia meminta supaya pemasangan CCTV di ruangan direksi BUMD pengelola urusan perairan tersebut untuk dicabut.
Dalam rekaman suara yang tersebar, Tono awalnya terdengar sedang menasehati bawahannya. Tono sendiri menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum dan diangkat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pada 17 Juni 2025 untuk menjabat sebagai Plt Dirut Perumda Tirtawening.
Di momen itu, Tono membeberkan ia telah menjadi ASN dengan beberapa jabatan seperti lurah, camat, kadis hingga jadi Plh Sekda Kota Bandung. Tono kemudian menasehati bawahannya bahwa dia tidak pernah melawan perintah dari pimpinannya.
Kemudian, suara Tono terdengar mengkonfrontir seorang pegawai perempuan untuk menjelaskan tugasnya di Perumda Tirtawening. Perempuan itu pun lalu menjelaskan bahwa tugasnya adalah mensuport semua sistem terkait teknologi informasi, kelancaran administrasi hingga bisnis perusahaan.
Tak lama setelah mendapat penjelasan itu, Tono terdengar mulai meninggikan nada suaranya. Penyebabnya terjadi karena dia tidak mau ada CCTV yang terpasang di dalam ruangan direksi Perumda Tirtawening karena dianggap terus diawasi kinerjanya.
“Emang di dalem harus diawasi? Saya kan udah nyuruh beberapa kali, tolong yang di dalem CCTV-nya dicabut yah,” kata Tono dalam suara itu seperti dilihat infoJabar dalam unggahan di TikTok @matabandung17, Selasa (19/8/2025).
Pegawai perempuan itu lalu menjawab kembali bahwa ia belum mendapatkan semacam perintah untuk pencabutan CCTV itu. Selanjutnya, Tono terdengar makin meradang lalu mengkonfrontir seorang pegawai yang bernama Heri.
“Pak Heri waktu itu kan saya udah nyuruh yah, yang didalem itu dicabut ya, CCTV yah. Kenapa bapak tidak dicabut, baru kemarin saya denger laporan dicabut,” kata Tono dalam rekaman itu.
Di sela-sela itu, kembali terdengar suara seorang perempuan bahwa pemasangan CCTV dilakukan sesuai dengan ISO 270001 atau standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Bahkan, perempuan tersebut menyatakan jika CCTV dicabut, maka perusahaan tidak bisa mendapat sertifikasi ISO ini.
Jawaban Tono ternyata di luar dugaan. Dalam rekaman suara itu, Tono menyatakan tidak membutuhkan sertifikasi ISO 270001 dan meminta supaya CCTV di ruangan direksi untuk segera dicabut.
“Ya enggak perlu lah buat saya yah, kalau pimpinan enggak perlu, ya enggak perlu yah… Tidak perlu ISO sertifikasi. Tolong, yang di dalem ini jangan ada CCTV lagi yah, semuanya bocor, coba kasih Pelajaran dan kasih hukuman yah itu pelanggaran terberat yah,” bebernya.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan pun buka suara soal masalah ini. Ia memastikan sudah mendapat informasi tersebut dan telah diselesaikan di jajaran Perumda Tirtawening.
“Udah, itu mah udah lama. Udah seminggu yang lalu, ya. Udah selesai masalahnya,” kata Farhan ditemui infoJabar di Balai Kota Bandung.
Farhan pun memastikan sudah mengklarifikasi masalah ini. Sebagai kuasa pemilik modal (KPM), Farhan mengaku menyerahkan kewenangan seluruhnya kepada Direksi Perumda Tirtawening.
“Udah, udah beres Insyaallah,” ucapnya.
“Nah itulah, kalau manajemen marah-marah, boleh dong. Masak enggak boleh. Saya kan, gini, beliau sudah punya kewenangan penuh Untuk menjalankan manajemen, maka saya sebagai KPM mempercayakan beliau mengelolaannya. Saya tidak akan intervensi, sok weh dikelola dengan baik dan benar,” bebernya menambahkan
Sementara anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmawan ikut menyoroti peristiwa tersebut. Ia mengatakan, BUMD adalah objek vital yang berkaitan dengan pengamanan data dan informasi, terutama penyedia layanan air bersih untuk masyarakat yang telah menjadi pelanggan.
“Menanggapi viralnya pemberitaan di media sosial terkait pencabutan CCTV di lingkungan BUMD Perumda Tirtawening Kota Bandung, kami selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Perumda Tirtawening adalah perusahaan yang berperan vital dalam pelayanan publik,” ujar Andri.
Andri pun mendesak Wali Kota Bandung Muhamad Farhan selaku pemilik modal BUMD tersebut untuk mengambil langkah terkait pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening. Ia menegaskan, lebih baik melakukan pencegahan sejak dini dibandingkan munculnya kasus terkait pelayanan air bersih dampak dari pencopotan CCTV.
“Kami mendesak Wali Kota Bandung untuk mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh BUMD, termasuk Perumda Tirtawening, mematuhi standar keamanan sebagaimana ketentuan ISO 27001. Pengawasan internal harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan keamanan data masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
1. Viral di TikTok
2. Melawan Perintah Pimpinan
3. Merasa Diawasi
4. Makin Meradang
5. Jawaban di Luar Dugaan
6. Respons Farhan
7. Bolehkan Manajemen Marah
8. Disayangkan Dewan
9. Ambil Langkah Tegas
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
