Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi merealisasikan kebijakan baru dalam sistem rotasi kepala sekolah. Sebanyak 641 kepala sekolah dilantik, dan sebagian besar kini bertugas di wilayah kampung halamannya masing-masing.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendekatkan kepala sekolah dengan lingkungan sosial mereka. Berikut lima fakta menarik terkait rotasi dan promosi kepala sekolah di Jawa Barat.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa pelantikan ini mencakup rotasi dan promosi jabatan kepala sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Total ada 641 kepala sekolah yang baru dilantik, gabungan antara rotasi dan promosi. Yang promosi ada 215 orang,” ujar Purwanto usai pelantikan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, salah satu kriteria utama dalam rotasi kali ini adalah mendekatkan kepala sekolah ke tempat tinggal mereka. Meski begitu, Purwanto mengakui, masih ada sebagian kecil kepala sekolah yang belum bisa ditempatkan di wilayah asal karena keterbatasan formasi.
“Sebarannya memang diarahkan agar mereka bisa mengajar di kabupatennya masing-masing. Jadi yang sebelumnya bertugas di luar kabupaten, sekarang dikembalikan ke daerah asalnya,” jelasnya.
Meski sebagian besar kepala sekolah sudah bisa pulang ke kampung halamannya, Purwanto mengakui masih ada daerah yang penuh formasinya, sehingga penempatan sementara harus dilakukan di wilayah terdekat.
“Ada beberapa daerah yang sudah penuh, misalnya di Kabupaten Sukabumi. Karena formasinya sudah penuh, maka yang bersangkutan ditempatkan dulu di kabupaten tetangga,” sambungnya.
Purwanto menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah nyata dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperkuat ikatan emosional antara kepala sekolah dan lingkungan tempat mereka bertugas.
“Prinsipnya, Pak Gubernur ingin mendekatkan para kepala sekolah dengan wilayahnya masing-masing. Saat ini mayoritas sudah bisa ditempatkan di kabupaten asal, walaupun belum 100 persen,” ucapnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rotasi ini membawa semangat baru dalam sistem pendidikan daerah.
“Ada perubahan format di kepala sekolah. Yaitu walaupun belum semua ya saya lihat, yaitu kepala sekolah harus jadi kepala sekolah di wilayahnya,” kata Dedi.
Dedi menilai, pola lama di mana kepala sekolah harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya justru kurang efisien dan sering kali mengganggu kinerja.
“Kalau dia tinggalnya di kecamatan ini atau di kabupaten ini, harus di situ. Tidak boleh ada kecamatan dari kepala sekolah di kabupaten ini ngajar di kabupaten lain, janganlah,” tandasnya.
