Jawa Barat bersiap menyambut pembangunan tiga proyek jalan tol baru yang masuk dalam daftar 19 proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang dilelang Pemerintah Pusat mulai 2026. Ketiga proyek tersebut adalah Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR), Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dan Tol Patimban.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, peran Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota sangat krusial dalam menyukseskan proyek strategis nasional ini. Mulai dari penetapan lokasi, pembebasan lahan, hingga menyiapkan konektivitas jalan penghubung.
“Pertama dari penetapan lokasi. Jadi, karena proyek ini ada di lingkungan Jabar, maka penetapan lokasi untuk pembebasan lahan itu ada di Pemprov Jabar,” ujar Dedi saat dihubungi, Rabu (17/9/2025).
Ia menambahkan, sebetulnya penetapan lokasi untuk ketiga proyek tol ini sudah ditetapkan sejak beberapa tahun lalu. Namun, perlu dilakukan review kembali apakah masih sesuai dengan keputusan gubernur yang pertama atau perlu ada perubahan.
Selain itu, Pemprov Jabar juga bertugas dalam sosialisasi, konsultasi publik, serta pendataan lahan yang akan dibebaskan. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan jaringan jalan koneksi agar akses menuju tol lebih optimal.
“Dalam proses konsultasi publik, sosialisasi, sampai dengan pendataan lahan yang akan dibebaskan dalam proyek ini, itu menjadi peran kedua Pemerintah Provinsi,” ucapnya.
“Apakah itu interchange-nya kalau jalan tol, kalau kemudian jalan arterinya atau jalan pendukung lain. Jadi, konektivitas jalan untuk mendukung proyek strategis nasional,” sambungnya.
Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) menjadi salah satu proyek paling ambisius dengan estimasi investasi mencapai Rp10 triliun. Saat ini, progresnya masih pada tahap kajian.
“Proses penyelesaian kajian pemilihan trase, dan kajian kelayakan itu sudah dilakukan di kuartal satu 2025 ada konsultan dari Bappenas,” terang Dedi.
Ia menyebutkan, pembebasan lahan untuk BIUTR diproyeksikan dimulai pada 2027-2029 dengan konstruksi di rentang waktu 2028-2029. “Artinya nanti di 2029 BIUTR ini sudah beroperasi, karena ini cukup panjang,” tegasnya.
Proyek lainnya yakni Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang sejatinya sudah melalui proses lelang sejak 2020, namun baru bisa diproyeksikan kembali masuk dalam daftar KPBU 2026. Jalur sepanjang 206 kilometer ini akan menjadi tol selatan pertama di Jawa Barat bahkan di Pulau Jawa.
“Tingkat peminatnya masih cukup tinggi, karena ini kan jalur tol selatan pertama,” ujar Dedi.
Tol Getaci akan dibangun dalam empat seksi, dimulai dari Gedebage-Garut Utara, Garut Utara-Tasikmalaya, Tasikmalaya-Patimuan, dan terakhir Patimuan-Cilacap. Total investasi diperkirakan mencapai Rp37,4 triliun.
Pembangunan dilakukan dalam dua tahap yakni Gedebage-Ciamis dan Ciamis-Cilacap. Tahap pertama pembebasan lahan sudah dilakukan pada 2021-2022, sementara tahap kedua diproyeksikan pada 2026-2027.
“Konstruksinya diselesaikan 2029. Artinya, nanti operasionalnya di Juli 2029 sesuai dengan target awal,” jelasnya.
Berbeda dengan BIUTR dan Getaci, Tol Akses Patimban sudah menunjukkan progres signifikan. Dari total lima paket pekerjaan, empat di antaranya sudah berjalan dan mencapai 80 persen penyelesaian. Hanya paket kelima yang masih menunggu pelaksanaan tahun depan.
“Panjang totalnya ada di 37,7 km, kemudian masih dalam proses pengadaan lahan juga, ini investasinya kurang lebih sekitar Rp8,9 triliun,” kata Dedi.
Dari jumlah itu, sekitar Rp3,8 triliun sudah dikontrakkan untuk kebutuhan pengadaan lahan dan konstruksi. Jika selesai, tol ini akan langsung menghubungkan Tol Cipali dengan Pelabuhan Patimban.
Lebih jauh, Dedi menegaskan pembangunan tiga tol strategis ini bukan hanya soal infrastruktur transportasi, tapi juga pembukaan ruang pertumbuhan ekonomi baru. Ia mencontohkan kawasan Patimban yang bisa dioptimalkan sebagai pusat industri dan pelabuhan.
“Nah ini kawasan-kawasan yang kita dorong sesuai dengan tata ruang, itu kita optimalkan pada saat proyek strategis nasional ini dibuat atau dibangun,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan, baik di tahap konstruksi maupun operasional. Bahkan, kebutuhan bahan baku lokal seperti pasir, batu, dan kerikil juga akan dipasok dari wilayah Jabar.
“Setidaknya enam itu yang kemudian menjadi peran Pemerintah Provinsi di dalam mendukung pembangunan proyek strategis nasional, baik yang di Cekungan Bandung maupun di Rebana,” tandasnya.
