Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti perilaku rakus sejumlah pengusaha di Indonesia. Menurutnya, tidak sedikit oknum pelaku usaha yang mengambil keuntungan secara berlebihan, bahkan memanfaatkan kesulitan masyarakat untuk meraup laba, dan kerap melanggar aturan hukum yang berlaku.
Fenomena ini, oleh Prabowo, dianalogikan sebagai kemunculan mazhab ekonomi baru yang ia sebut sebagai serakahnomics.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa karakter ekonomi yang mengedepankan keserakahan dan sistem kapitalistik memang telah tertanam dalam struktur ekonomi nasional.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
Menurut Bhima, ada dua faktor utama yang mendorong kondisi ini. Pertama, struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam atau ekonomi ekstraktif. Kedua, budaya korupsi di kalangan pejabat negara yang belum juga hilang.
Ketika dua hal tersebut saling berkaitan, maka praktik kongkalikong antara pengusaha dan penguasa menjadi sulit dihindari. Kondisi ini memungkinkan para pelaku usaha menjalankan bisnis tanpa kendali dan terus-menerus menumpuk keuntungan.
“Pola ekonomi yang serakah kapitalistik sudah mengakar di Indonesia. Masalahnya ada dua pemicu, bentuk ekonomi yang ekstraktif atau andalkan SDA dan perilaku koruptif pejabat negara,” beber Bhima kepada infocom, Senin (28/7/2025).
Bhima juga mengungkap bahwa pada tahun 2024, pihaknya pernah menyusun laporan mengenai ketimpangan ekonomi. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta milik 50 juta warga biasa. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa serakahnomics telah merasuk dalam sistem ekonomi nasional.
“Jadi sudah ekstrem ketimpangan akibat keserakahan elit,” tegas Bhima.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyoroti lemahnya penegakan hukum sebagai salah satu penyebab maraknya perilaku tamak di kalangan pengusaha. Ia berpendapat, negara perlu hadir lebih tegas dalam menjalankan fungsi regulasi dan memastikan implementasinya berjalan efektif agar dunia usaha tidak bertindak semena-mena.
“Ini semua karena pemerintah tidak tegas. Regulasi dan implementasinya kurang baik. Salah satu tugas negara kan regulator,” beber Esther kepada infocom.
Artikel ini telah tayang di
