Cianjur –
Status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS Kesehatan Kabupaten Cianjur terancam hilang. Hal itu dipicu pencoretan 120 ribu warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur I Made Setiawan mengatakan, awalnya Cianjur berhasil mencapai target penerima UHC Prioritas dengan persentase kepesertaan di angka 98 persen dan keaktifan peserta di angka 81 persen.
“Tahu lalu kami gelontorkan Rp 390 miliar lebih untuk penuhi target minimal UHC Prioritas. Bahkan di akhir tahun kami tambah anggaran sampai Rp 7 miliar, karena ada sekitar 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI yang dicoret oleh pemerintah pusat,” ujar Made saat ditemui di Pendopo Cianjur, Rabu (11/2/2026).
Namun, lanjut dia, pada awal Februari 2026, Pemkab Cianjur menerima pemberitahuan mengenai pencoretan kembali 120 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI tersebut.
“Betul jadi ada lagi penambahan yang dicoret. Tahun ini ada 120 ribu penerima lagi yang dicoret. Jadi total sudah 240 ribu orang yang dicoret dari BPJS Kesehatan PBI yang dibiayai pusat,” kata Made.
Menurut Made, jika pencoretan tersebut tetap diberlakukan, status UHC Prioritas Cianjur dipastikan hilang karena jumlah kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta akan merosot di bawah standar minimal.
“Kalau dikurangi 120 ribu peserta, maka jumlah kepesertaan di bawah 98 persen dan keaktifan hanya 78 persen yang minimalnya 80 persen agar bisa meraih UHC Prioritas,” ungkapnya.
Pihaknya menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghapusan data ratusan ribu penerima bantuan tersebut.
“Kami upayakan agar tidak dicoret, atau kalau memang pertimbangannya karena status ekonomi peserta, kami minta alihkan ke yang memang belum terdaftar dan masuk kategori, supaya penurunan tidak signifikan serta status UHC Prioritas bisa tetap untuk Cianjur,” ucap Made.
Namun, jika jumlah pencoretan tidak berubah, Pemkab Cianjur harus menyiapkan tambahan anggaran hingga puluhan miliar rupiah demi mengejar kembali target UHC.
“Jika akhirnya tetap dicoret, maka anggaran untuk BPJS PBI dari Pemkab akan membengkak. Kemungkinan butuh tambahan puluhan miliar,” pungkasnya.
