Sebanyak 12 negara, termasuk Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, dan Spanyol, resmi membentuk koalisi internasional untuk mendukung pendanaan Otoritas Palestina. Langkah ini diambil setelah Israel menahan sebagian besar pendapatan pajak yang seharusnya diterima Ramallah.
Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataan resminya, dikutip AFP, Sabtu (27/9/2025), menyebut aliansi itu bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina.”
“Dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” jelas Kementerian Luar Negeri Spanyol.
Koalisi ini bertujuan menstabilkan keuangan Otoritas Palestina, menjaga kemampuan pemerintahan, memastikan layanan publik tetap berjalan, hingga melindungi keamanan wilayah.
“Semuanya sangat diperlukan bagi stabilitas regional dan untuk menjaga solusi dua negara,” lanjut pernyataan tersebut.
Koalisi juga menegaskan adanya kontribusi besar di masa lalu dan janji untuk memberi dukungan berkelanjutan.
Aliansi yang terdiri atas Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss ini telah menjanjikan setidaknya US$ 170 juta (Rp 2,8 triliun).
Saudi menjadi penyumbang terbesar. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan menyebut negaranya akan menyalurkan US$ 90 juta (Rp 1,5 triliun).
Kementerian Luar Negeri Spanyol menekankan, meski bantuan jangka pendek sangat penting, negara-negara koalisi akan berkoordinasi dengan lembaga keuangan dan mitra internasional. Mereka berkomitmen memobilisasi sumber daya, mendukung tata kelola, serta mendorong reformasi ekonomi dengan transparansi penuh.
Berdasarkan Protokol Paris 1994, Israel memungut pajak untuk Otoritas Palestina. Namun, sejak perang Gaza pecah pada Oktober 2023, Tel Aviv menahan dana tersebut. Dampaknya, layanan kesehatan dan pendidikan di Palestina memburuk, sementara angka kemiskinan meningkat tajam.
Israel berdalih penahanan dana dilakukan untuk menutupi biaya listrik yang dijual kepada warga Palestina. Namun, empat bulan lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menghentikan seluruh pembayaran pajak. Ia menyatakan ingin melumpuhkan pemerintahan Palestina melalui “pencekikan ekonomi” demi mencegah berdirinya negara Palestina.
Pengumuman soal dukungan finansial ini hadir beberapa hari setelah Prancis dan Inggris, sekutu lama Amerika Serikat, secara resmi mengakui negara Palestina di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Artikel ini telah tayang di .
