Kasus keracunan massal dialami pelajar di Kabupaten Garut usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG). Korban keracunan saat ini tercatat mencapai lebih dari 500 orang.
Berikut fakta-faktanya:
Kepala Dinas Kesehatan Garut Leli Yuliani menyampaikan, hingga Kamis malam, total ada 569 pelajar yang diduga mengalami keracunan, setelah menyantap menu MBG pada Selasa, (16/9) lalu.
“Hingga saat ini, berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, ada 569 orang yang mengalami gejala keracunan,” ungkap Leli.
Leli menuturkan, jumlah pelajar yang diduga mengalami keracunan dari menu MBG ini mengalami peningkatan signifikan setelah pihaknya menerima laporan dari sekolah lainnya.
“Hari ini ada pelaporan dari salah satu sekolah dasar. Lokasinya masih di Kecamatan Kadungora,” katanya.
569 pelajar yang mengalami gejala keracunan ini, berasal dari empat sekolah berbeda, yakni dari SMP dan SMA yang berada di bawah satu yayasan yang sama, serta sebuah SD dan Madrasah Aliyah.
Lebih lanjut, kata Leli, dari jumlah tersebut mayoritas mengalami gejala yang ringan, dan dirawat di rumah masing-masing. Hanya ada sekitar 30 orang yang menjalani rawat inap di Puskesmas.
“Yang menjalani rawat inap, total ada 30 orang. 11 sudah kembali ke rumah, 19 lainnya masih menjalani perawatan,” ucap Leli.
Para pelajar yang mengalami gejala keracunan ini, menyantap menu makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama di wilayah Kecamatan Kadungora.
Dinas Kesehatan Garut juga telah mengamankan satu paket makanan yang dikonsumsi para pelajar di hari tersebut. Paket makanan itu, berisi nasi liwet, ayam woku, tempe orek, timun, selada dan stroberi.
Menurut Leli, ada beberapa menu lain yang turut diamankan untuk diuji di laboratorium. “Kalau yang MBG ini, bisa kita kirimkan sampelnya karena sesuai protap di SPPG ada sampel yang disimpan sehingga dilakukan pengecekan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons serius kasus keracunan tersebut. Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
“Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa,” ujar Herman saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).
Siang ini, kata Herman, Pemprov Jabar akan menggelar konsolidasi dengan berbagai pihak terkait. Konsolidasi itu akan membahas kronologi, SOP pelaksanaan, hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus manajebel, perencanaan harus mantap. Yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan,” ungkapnya.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat menilai insiden tersebut merupakan peringatan serius agar tata kelola program diperkuat. DPRD Jabar, kata dia, melihat perlunya pengawasan lebih ketat, khususnya terkait kualitas bahan pangan, higienitas dapur, hingga distribusi makanan.
“Pengawasan lebih ketat dalam hal kualitas bahan pangan, higienitas pengolahan, dan distribusi makanan harus jadi perhatian,” ucap Aten yang juga politisi PPP ini.
Selain itu, standarisasi teknis dari hulu ke hilir juga perlu diberlakukan agar keamanan pangan terjamin. “Standarisasi teknis mulai dari dapur produksi, penyimpanan, hingga distribusi harus sesuai dengan kaidah kesehatan dan keamanan pangan,” kata Aten.
Dewan juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Barat. Evaluasi ini termasuk pelibatan Dinas Kesehatan serta BPOM untuk melakukan uji sampel makanan secara rutin.
“Evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk pelibatan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk uji sampel makanan secara rutin,” ungkapnya.
Sementara Pakar Gizi dan Keamanan Pangan Universitas Pasundan (Unpas), Yusman Taufik menilai, program MBG seringkali mengesampingkan aspek keamanan pangan.
“Program MBG ini potensinya besar untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak. Tapi yang kasus keracunan ini dari aspek keamanan, rata-rata mereka mengabaikan food safety-nya,” kata Yusman.
Menurut Yusman, ada beberapa titik rawan yang harus dibenahi. Mulai dari sistem pengadaan bahan, proses pengolahan di dapur, distribusi makanan ke sekolah, hingga pengawasan yang masih lemah.
Yusman menjelaskan, makanan lebih mudah terkontaminasi bila prosesnya tidak higienis. Beberapa menu, seperti lauk bersantan, telur setengah matang, hingga potongan buah, rentan basi dan terkontaminasi bakteri bila dibiarkan terlalu lama di suhu ruang.
Ia juga menyoroti praktik memasak nasi dalam jumlah besar. Jika dimasak sehari sebelumnya dan disimpan tidak sesuai standar, makanan bisa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya seperti bacillus cereus.
“Jadi yang harus dilakukan ke depan adalah prinsip CHS (cook, hold, serve) masak dengan sempurna, simpan dalam kondisi baik, dan sajikan maksimal 4 jam setelah dimasak. Jangan terlalu lama,” jelasnya.
Untuk meminimalisasi risiko, Yusman mengusulkan, agar program MBG diarahkan ke sekolah dengan memanfaatkan kantin sehat dimana makanan bisa dimasak langsung sehingga lebih mudah diawasi dan standar higienitasnya terjaga.
“Makanya lebih baik program ini menurut saya ke sekolah langsung, mengangkat kantin sehat masak di sekolah menu di standarkan akan meminimalkan keracunan dan mudah diawasi,” ucap Yusman.
Ia juga menilai penggunaan buah utuh lebih aman dibanding buah yang sudah dipotong sejak awal, serta perlunya pelatihan bagi para pengelola dapur.
“Makanya perlu penyusunan menu, kemudian standar yang sederhana lah, soal penyimpanan, distribusi, kalau mau pakai buah lebih baik buah utuh jangan dipotong dikupas. Kemudian ada pelatihan bagi yang mengelola dapur,” ucap dia.
1. Total Korban 569
2. Korban dari 4 Sekolah
3. Sampel Makanan Dicek
4. Jadi Perhatian Pemprov
5. Langsung Rapat
6. Peringatan Serius
7. Minta Dievaluasi
8. Keamanan Pangan Diabaikan
9. Mudah Terkontaminasi
10. Opsi Kantin Sehat di Sekolah
11. Tak Perlu Potong Buah
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons serius kasus keracunan tersebut. Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa kejadian ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.
“Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan dimitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa,” ujar Herman saat dihubungi, Jumat (19/9/2025).
Siang ini, kata Herman, Pemprov Jabar akan menggelar konsolidasi dengan berbagai pihak terkait. Konsolidasi itu akan membahas kronologi, SOP pelaksanaan, hingga mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus manajebel, perencanaan harus mantap. Yang akan disajikan apa, siapa yang memasak, bagaimana mengelolanya, semua harus jelas. SOP sebenarnya sudah tegas dari BGN, tinggal dikawal dan dilaksanakan di lapangan,” ungkapnya.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat menilai insiden tersebut merupakan peringatan serius agar tata kelola program diperkuat. DPRD Jabar, kata dia, melihat perlunya pengawasan lebih ketat, khususnya terkait kualitas bahan pangan, higienitas dapur, hingga distribusi makanan.
“Pengawasan lebih ketat dalam hal kualitas bahan pangan, higienitas pengolahan, dan distribusi makanan harus jadi perhatian,” ucap Aten yang juga politisi PPP ini.
Selain itu, standarisasi teknis dari hulu ke hilir juga perlu diberlakukan agar keamanan pangan terjamin. “Standarisasi teknis mulai dari dapur produksi, penyimpanan, hingga distribusi harus sesuai dengan kaidah kesehatan dan keamanan pangan,” kata Aten.
Dewan juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Barat. Evaluasi ini termasuk pelibatan Dinas Kesehatan serta BPOM untuk melakukan uji sampel makanan secara rutin.
“Evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk pelibatan Dinas Kesehatan dan BPOM untuk uji sampel makanan secara rutin,” ungkapnya.
4. Jadi Perhatian Pemprov
5. Langsung Rapat
6. Peringatan Serius
7. Minta Dievaluasi
Sementara Pakar Gizi dan Keamanan Pangan Universitas Pasundan (Unpas), Yusman Taufik menilai, program MBG seringkali mengesampingkan aspek keamanan pangan.
“Program MBG ini potensinya besar untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak. Tapi yang kasus keracunan ini dari aspek keamanan, rata-rata mereka mengabaikan food safety-nya,” kata Yusman.
Menurut Yusman, ada beberapa titik rawan yang harus dibenahi. Mulai dari sistem pengadaan bahan, proses pengolahan di dapur, distribusi makanan ke sekolah, hingga pengawasan yang masih lemah.
Yusman menjelaskan, makanan lebih mudah terkontaminasi bila prosesnya tidak higienis. Beberapa menu, seperti lauk bersantan, telur setengah matang, hingga potongan buah, rentan basi dan terkontaminasi bakteri bila dibiarkan terlalu lama di suhu ruang.
Ia juga menyoroti praktik memasak nasi dalam jumlah besar. Jika dimasak sehari sebelumnya dan disimpan tidak sesuai standar, makanan bisa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya seperti bacillus cereus.
“Jadi yang harus dilakukan ke depan adalah prinsip CHS (cook, hold, serve) masak dengan sempurna, simpan dalam kondisi baik, dan sajikan maksimal 4 jam setelah dimasak. Jangan terlalu lama,” jelasnya.
Untuk meminimalisasi risiko, Yusman mengusulkan, agar program MBG diarahkan ke sekolah dengan memanfaatkan kantin sehat dimana makanan bisa dimasak langsung sehingga lebih mudah diawasi dan standar higienitasnya terjaga.
“Makanya lebih baik program ini menurut saya ke sekolah langsung, mengangkat kantin sehat masak di sekolah menu di standarkan akan meminimalkan keracunan dan mudah diawasi,” ucap Yusman.
Ia juga menilai penggunaan buah utuh lebih aman dibanding buah yang sudah dipotong sejak awal, serta perlunya pelatihan bagi para pengelola dapur.
“Makanya perlu penyusunan menu, kemudian standar yang sederhana lah, soal penyimpanan, distribusi, kalau mau pakai buah lebih baik buah utuh jangan dipotong dikupas. Kemudian ada pelatihan bagi yang mengelola dapur,” ucap dia.
