Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, memberikan penilaian cukup tinggi terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur dan Erwan Setiawan sebagai Wakil Gubernur di 100 hari pertamanya.
Meski begitu, Zaini juga menyoroti beberapa hal khususnya ketimpangan antara gebrakan sang gubernur dengan kesiapan birokrasi Pemprov Jabar dalam menindaklanjutinya.
“Skala 1-10 nilainya 7,5 untuk Dedi Mulyadi, tapi kalau nanti sinergi dengan birokrasinya, nilainya 9,” ujar Zaini Minggu (1/6/2025).
Penilaian itu tak lepas dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7%.
Ironisnya, kepuasan terhadap institusi yang dipimpin Dedi justru masih berada di bawah angka 50 persen. Bagi Zaini, angka ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara visi sang gubernur dan kinerja jajaran di bawahnya.
Karenanya, Zaini menekankan pentingnya peran birokrasi untuk segera menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam langkah konkret.
“Seharusnya dibantu oleh Sekda. Sekda itu harusnya tidak terlibat pada wilayah-wilayah yang sifatnya policy, Sekda itu hanya penghantar dari keinginan Gubernur untuk diaktualisasikan melalui regulasi,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan belum terbangunnya sinergi yang kuat antara pucuk pimpinan daerah dan mesin birokrasi. Akibatnya, banyak kebijakan yang tak berjalan optimal karena gagal diterjemahkan ke dalam regulasi yang jelas.
“Ini kan tidak, Gubernur-nya ke mana, kebijakannya di mana. Jadi, disparitas itu hadir karena sinergitas dan sinkronisasi antara Gubernur dengan birokrasi tidak sistemik, makanya segala sesuatu harus dengan perencanaan,” tegas Zaini.
Ke depan, ia berharap seluruh elemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat bergerak dalam satu irama, bukan hanya mengikuti Gubernur, tapi juga bersinergi dengan berbagai pihak.
“Jadikan kalau di ilmu pemerintahan sekarang, ada namanya Government Collaboration dengan berbagai pihak, termasuk stakeholder, jadi semua bergerak,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyinggung soal pola komunikasi Dedi Mulyadi yang semestinya mampu menyertai landasan hukum dalam setiap mengeluarkan kebijakan, seperti polemik larangan study tour, ijazah sekolah swasta hingga pendidikan karakter di barak militer.
“Catatan mah setiap ada kebijakan harus banyak terlibat termasuk DPRD di dalamnya. Ketika sudah ada kebijakan, maka harus dibuat solusinya jangan semerta-merta larangan saja, larangan study tour tapi surat tidak diganti, dua bulan menjabat baru diganti,” tuturnya.
“Ijazah sudah berlarut-larut, baru dicarikan solusi formasinya. Itu kan salah satu contoh, barak militer dieksekusi baru keluar SK panca waluya. Jadi seperti itu, ngomong duluan baru kebijakannya belakangan, harusnya beriringan semua,” kata Zaini.
Kunjungi situs Giok4D untuk pembaruan terkini.
