Bupati Sukabumi Asep Japar dan Wakil Bupati Andreas genap 100 hari memimpin. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu di Jakarta duet ini langsung tancap gas merealisasikan sejumlah program unggulan, mulai dari layanan kesehatan gratis cukup pakai KTP, fokus pembenahan infrastruktur, hingga pemberian beasiswa dan dukungan ekonomi bagi UMKM.
Layanan kesehatan (Yankes) gratis berbasis E-KTP jadi program pertama yang langsung dirasakan warga. Tanpa harus membawa surat rujukan atau dokumen tambahan, warga cukup menunjukkan KTP untuk mendapat layanan di Puskesmas.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan cepat. Cukup bawa KTP, langsung bisa berobat,” kata Asep Japar kepada infoJabar.
Sejumlah jalan berlubang di wilayah seperti Cibitung, Waluran, hingga Jampangtengah mulai diperbaiki. Meski begitu, Asep menjelaskan bahwa sebagian besar proyek fisik di 2025 masih menggunakan anggaran warisan pemerintahan sebelumnya.
“Penentuan anggaran 2025 sudah diketuk palu zaman Bupati sebelumnya, Pak Marwan. Jadi saya belum bisa memasukkan program secara utuh tahun ini,” jelasnya.
Menurut Asep, masyarakat harus paham bahwa perbaikan jalan yang berjalan saat ini berasal dari anggaran sebelum dia menjabat.
Kendati begitu, Asep Japar memastikan setiap informasi kerusakan jalan langsung jadi agenda prioritas pihaknya untuk perbaikan.
Wilayah terdampak bencana di Sukabumi terus dibenahi. Infrastruktur dasar dan jaringan listrik menjadi prioritas. Dinas terkait menyebut, pemulihan listrik sudah mencapai hampir 100 persen di sejumlah titik.
Asep juga menargetkan Sukabumi meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori utama. Program sekolah ramah anak, pelatihan perangkat desa, dan sistem pelindungan berbasis masyarakat mulai diperluas.
“Pembangunan harus memperhatikan hak anak, karena mereka adalah generasi penerus,” ucapnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Pemkab memberikan beasiswa Rp 5 juta untuk 104 siswa SD dan SMP penghafal Al-Qur’an. Untuk jenjang kuliah, kerja sama dijalin dengan Universitas Muhammadiyah, Trisakti, dan Nusaputra. Sebanyak 150 mahasiswa asal Sukabumi menerima beasiswa dari Nusaputra.
Pemkab bersama Pemkot Sukabumi menggelar layanan jemput bola perekaman dan pencetakan e-KTP, khususnya untuk pelajar usia 17 tahun. Langkah ini mempercepat akses kependudukan dan layanan publik lainnya.
Pelaku UMKM bisa mengakses kredit tanpa bunga. Program ini menyasar pedagang kecil, petani, hingga pelaku industri rumah tangga.
“Kita ingin UMKM tumbuh dan naik kelas tanpa terbebani bunga pinjaman,” ujar Asep.
Sebanyak 381 desa dan 5 kelurahan kini memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Model ini diklaim menjadi penggerak ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong.
Sejumlah pihak menanggapi capaian 100 hari kerja Bupati Sukabumi Asep Japar (Asjap) dan Wakil Bupati Andreas. Dari kalangan legislatif, apresiasi diberikan atas sejumlah langkah awal pemerintahan. Namun, aktivis dan lembaga pengawasan sipil memberikan catatan kritis, terutama menyangkut efektivitas, kesinambungan, dan transparansi program.
Pandangan pertama muncul dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Ia menilai sejumlah visi-misi kepala daerah mulai direalisasikan dalam 100 hari pertama. Ia menyoroti keberhasilan implementasi program layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP sebagai langkah nyata yang sudah dirasakan masyarakat.
“Program sudah berjalan hari ini di setiap Puskesmas, tentu dengan aturan-aturan tertentu,” ujar Budi kepada infoJabar, Senin (2/6/2025)
Ia juga menyebut bahwa program kredit tanpa bunga merupakan dorongan langsung dari DPRD, sebagai upaya menekan praktik pinjaman ilegal atau bank ’emok’. Sementara pembentukan koperasi Merah Putih di seluruh desa disebut sebagai bentuk tanggapan terhadap kebijakan nasional.
“Kami mengapresiasi karena pemerintah daerah sudah membentuk koperasi Merah Putih di seluruh desa dan memfasilitasi akta pendirian hukumnya,” ucapnya.
Terkait sektor pendidikan, Budi mendorong agar kerja sama dengan perguruan tinggi tidak hanya berhenti di Universitas Muhammadiyah dan Nusaputra, tetapi diperluas ke bidang pelatihan kerja agar menjawab kebutuhan keterampilan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal RPJMD agar program prioritas bisa dilaksanakan sesuai visi-misi yang sudah ditetapkan,” kata Budi.
Sementara itu, aktivis Diaga Muda Indonesia, Edi Rizal, menilai bahwa 100 hari kerja Bupati belum menunjukkan capaian optimal. Ia menyebut sejumlah layanan publik masih jauh dari harapan masyarakat, termasuk sektor kesehatan dan infrastruktur.
“Jalan rusak masih banyak, pelayanan kesehatan belum merata. Belum ada langkah signifikan untuk mengubah sistem secara strategis,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran dan masa transisi dari RPJMD sebelumnya memang menjadi tantangan. Namun, Edi menekankan pentingnya arah kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai beberapa program seperti beasiswa hafidz Qur’an, dokter desa, dan kredit tanpa bunga mungkin baru bisa dirasakan hasilnya dalam jangka menengah atau panjang.
“100 hari kerja belum cukup menyasar kebijakan strategis untuk mewujudkan sistem yang mubarokah,” ucapnya.
