Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rencana pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bukanlah penjualan saham, melainkan skema tukar guling aset dengan pemerintah pusat.
Dedi mengaku pernah mengusulkan agar fungsi kawasan BIJB Kertajati dialihkan menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Usulan tersebut diklaim mendapat respons langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya waktu itu mengusulkan agar kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Hal ini mendapat respons positif dari Presiden (Prabowo Subianto), sehingga beliau memiliki harapan agar Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ungkap Dedi.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Ia menyebut komunikasi dengan pemerintah pusat terus berjalan. Bahkan, lintas kementerian telah membahas arah kebijakan masa depan BIJB Kertajati untuk menentukan langkah strategis selanjutnya.
“Saya sudah bertemu Mensesneg, Presiden juga sudah bertemu Menhan. Sekarang tinggal menentukan opsinya saja,” katanya.
Dedi menjelaskan, wacana tukar guling aset ini muncul karena pemerintah pusat menyadari beratnya beban fiskal APBD Jawa Barat dalam menopang operasional BIJB Kertajati setiap tahun.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, Presiden melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional yang besar,” kata Dedi.
Ia mengakui, hingga kini belum ada kepastian BIJB Kertajati mampu beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri.
“Sedangkan kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal, Dedi menyoroti kebijakan transportasi yang dinilai tidak sinkron. Menurutnya, dorongan pemindahan penerbangan ke Kertajati tidak sejalan dengan kebijakan di sektor transportasi lainnya.
“Ada sesuatu yang aneh. Di satu sisi kita mendorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta ke Bandung, lalu Bandara Halim dibuka kembali. Orang pasti lebih memilih Halim dibanding Kertajati,” tegasnya.
Atas dasar itulah, Pemprov Jabar menawarkan opsi tukar guling aset. Dedi mengusulkan agar Bandara Husein Sastranegara dan kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) diserahkan ke Pemprov, sementara BIJB Kertajati sepenuhnya menjadi aset pemerintah pusat.
“Opsi saya adalah tukar guling. Bandara Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pusat. Begitu polanya,” jelas Dedi.
Mengenai realisasi, Dedi menyebut Pemprov Jabar masih menunggu keputusan akhir pemerintah pusat. “Saya menunggu pusat. Namun dari Mensesneg sudah ada sinyal, saya sudah diminta bertemu dengan salah satu direktur di sana,” pungkasnya.
Dedi menjelaskan, wacana tukar guling aset ini muncul karena pemerintah pusat menyadari beratnya beban fiskal APBD Jawa Barat dalam menopang operasional BIJB Kertajati setiap tahun.
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Jadi begini, Presiden melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional yang besar,” kata Dedi.
Ia mengakui, hingga kini belum ada kepastian BIJB Kertajati mampu beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri.
“Sedangkan kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” ujarnya.
Selain persoalan fiskal, Dedi menyoroti kebijakan transportasi yang dinilai tidak sinkron. Menurutnya, dorongan pemindahan penerbangan ke Kertajati tidak sejalan dengan kebijakan di sektor transportasi lainnya.
“Ada sesuatu yang aneh. Di satu sisi kita mendorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh dari Jakarta ke Bandung, lalu Bandara Halim dibuka kembali. Orang pasti lebih memilih Halim dibanding Kertajati,” tegasnya.
Atas dasar itulah, Pemprov Jabar menawarkan opsi tukar guling aset. Dedi mengusulkan agar Bandara Husein Sastranegara dan kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) diserahkan ke Pemprov, sementara BIJB Kertajati sepenuhnya menjadi aset pemerintah pusat.
“Opsi saya adalah tukar guling. Bandara Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pusat. Begitu polanya,” jelas Dedi.
Mengenai realisasi, Dedi menyebut Pemprov Jabar masih menunggu keputusan akhir pemerintah pusat. “Saya menunggu pusat. Namun dari Mensesneg sudah ada sinyal, saya sudah diminta bertemu dengan salah satu direktur di sana,” pungkasnya.
