Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2025 untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung mobilitas warga, serta mempercepat distribusi logistik.
“Total anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk revitalisasi jalan dan jembatan, di sepanjang ruas jalan provinsi tahun 2025 mencapai angka Rp1,7 triliun,” ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, Agung Wahyudi, Senin (7/7/2025).
Dari total anggaran tersebut, Agung menjelaskan, sekitar Rp171 miliar dialokasikan khusus untuk memperbaiki jembatan. Menurut Agung, ada 11 paket pekerjaan revitalisasi jembatan yang telah diselesaikan tahun ini dan tersebar di enam wilayah.
“Dengan alokasi anggaran sebesar Rp171.683.215.955,96, perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran arus kendaraan, serta mendukung distribusi logistik di berbagai wilayah,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, terdapat 1.295 jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar, dengan total panjang mencapai 16.485,9 km. Tahun ini hingga 2026 mendatang, sebanyak 13 jembatan direncanakan direvitalisasi secara bertahap.
Tak hanya jembatan, perbaikan jalan pun menjadi perhatian utama. Pemprov Jabar menargetkan perbaikan jalan sepanjang 305,852 kilometer rampung tahun ini. Saat ini, dari 90 paket konstruksi yang dikerjakan, realisasi fisik sudah mencapai 36 persen atau sekitar 84,8 kilometer.
“Progres pekerjaan hingga 29 Juni 2025, sudah menyentuh sekitar 84,847 kilometer,” ujar Agung.
Agung menegaskan, upaya perbaikan jalan dilakukan merata di seluruh wilayah Jabar, tak hanya di kawasan timur atau selatan. Ia juga memastikan bahwa ruas jalan yang belum tersentuh saat ini tetap menjadi prioritas, dan bukan diabaikan begitu saja.
“Dari wilayah barat hingga timur, dari utara sampai selatan, perbaikan dilakukan secara merata. Harapannya, masyarakat di seluruh penjuru Jabar bisa menikmati akses jalan yang lebih baik, aman dan layak,” katanya.
“Jika masih terdapat ruas jalan yang belum tertangani pada tahap ini, hal tersebut bukan berarti diabaikan. Jalan-jalan tersebut tetap masuk dalam daftar prioritas penyelesaian, selama masa jabatan Gubernur Jawa Barat, sejalan dengan kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi,” tandasnya.
