Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,3 miliar untuk kebutuhan 360 anak yang berada di panti sosial milik Pemprov pada tahun anggaran 2025. Angka tersebut setara dengan Rp2,7 juta per anak per bulan.
Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara mengatakan, jumlah tersebut dinilai cukup untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak di bawah pengasuhan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD).
Noneng menyebutkan, besaran anggaran itu telah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal, sesuai Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 yang mencakup berbagai mulai dari makanan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pembinaan karakter. “Mulai dari pengasuhan, makanan, sampai sekolah kita jamin,” kata Noneng, Rabu (21/5/2025).
Noneng menekankan bahwa anggaran panti sosial tidak terkena dampak efisiensi ataupun realokasi seperti sektor lain. Hal ini menurutnya merupakan komitmen Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk memastikan kualitas hidup anak-anak di panti tetap terjaga.
“Anggaran ini sudah sesuai standar, bahkan anggaran ini oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda tidak terkena efisiensi dan realokasi, tidak terganggu,” ujarnya.
Tak hanya fisik, Noneng menyebut kebutuhan mental dan spiritual anak-anak panti juga diperhatikan melalui berbagai bimbingan dan kegiatan keagamaan. Selain itu, anak-anak juga disekolahkan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
“Kami juga memberikan layanan penelusuran keluarga sampai reunifikasi keluarga, akses layanan pengasuh pada keluarga pengganti. Sampai harga satuan untuk per makanan, kita semua mengikuti aturan,” jelasnya.
Menanggapi kritik terkait kondisi fisik bangunan panti, Noneng mengakui masih ada keterbatasan. Namun, ia menegaskan bahwa revitalisasi tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Kalau dibandingkan dengan hotel pastinya juga jauh, harus selevel mana? Yang ada sangat kami optimalkan, tidak ada yang di bawah standar,” tutupnya.
