Pemkab Sukabumi Bangun 20 Rumah Panggung bagi Penyintas Banjir Bandang

Posted on

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai membangun rumah panggung bagi warga penyintas bencana banjir bandang di Kecamatan Palabuhanratu. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sukabumi Asep Japar di Kampung Gumelar, Selasa (14/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, Asep menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat atas dukungan terhadap program perumahan bagi korban bencana banjir bandang yang terjadi pada Maret lalu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kami berterima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi yang telah membantu masyarakat kami yang terdampak banjir bandang,” ujar Asep dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Ia berharap pembangunan rumah panggung ini bisa selesai tepat waktu agar warga segera memiliki tempat tinggal layak. “Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar dan segera bisa dihuni oleh masyarakat penerima manfaat,” katanya.

Sementara itu, Camat Palabuhanratu Doni Yudono menjelaskan, bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program pembangunan rumah pascabencana yang diusulkan beberapa bulan lalu. Lokasi pembangunan diketahui merupakan salah satu titik terparah saat banjir bandang melanda.

“Di titik ini dulu ditemukan almarhumah Ibu Santi dan bayinya. Saat itu juga lokasi ini sempat dikunjungi oleh Wakil Presiden RI,” ungkap Doni.

Doni menyebut, wilayah Palabuhanratu mendapat alokasi 20 unit rumah dari total 75 unit yang diusulkan ke Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat. Setiap rumah dibangun di atas lahan seluas 24,57 meter persegi dengan konsep rumah panggung.

“Untuk 20 unit itu tersebar di tiga RW, yakni RW 08 sebanyak 18 unit, RW 02 satu unit, dan RW 22 satu unit,” jelasnya.

Pembangunan dilakukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) agar lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan warga. “Kami bersyukur pembangunan ini dipercayakan kepada Pokmas. Semoga bisa selesai tepat waktu,” ujar Doni.

Ia menambahkan, dari 75 rumah yang diajukan, baru 20 unit yang disetujui provinsi. Sisanya masih menunggu regulasi dan alokasi anggaran tahap berikutnya. “Kalau tahun ini berjalan baik, mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan lagi,” tutupnya.