Pemkab Bogor kembali menjadi juara pertama dalam penganugerahaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards tahun 2025 kategori kabupaten berkinerja terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto, di Ruang Serbaguna, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Pemkab Bogor berhasil mempertahankan juara pertama sebagai kabupaten terbaik dalam menerapkan SPM tahun 2025. Sebelumnya pada tahun 2024 Pemkab Bogor juga menjadi yang terbaik se-Indonesia pada SPM Awards.
Pemberian penghargaan itu disaksikan perwakilan Duta Besar Australia, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan jajaran Kemendagri. Selain itu, Bupati Bogor didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.
Seperti diketahui, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM sebagai tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan.
Tujuannya untuk menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan dasar yang layak bagi seluruh warga negara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Rudy mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya dan mengapresiasi kinerja jajarannya di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang terus berupaya menerapkan SPM demi melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor, ” kata Rudy.
Rudy mengungkapkan, penghargaan ini merupakan penyemangat Pemkab Bogor untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kita membangun bangsa bersama-sama dari Kabupaten Bogor untuk Indonesia.
“Kita harus sadar diri bahwa kita adalah pelayanan masyarakat. Maka ke depan tentunya harus terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, SPM merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Menurutnya SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“SPM ini adalah sesuatu yang wajib mewakili kehadiran negara. Kalau SPM tidak dikerjakan, maka kontrak sosial rakyat dengan pemerintah bisa dianggap putus,” jelas Tito.
Tito menyoroti enam bidang pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah, yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perumahan layak, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan sosial. Salah satu sorotan utama dalam sambutan tersebut adalah pentingnya membangun sistem emergency call nasional yang terintegrasi. Menteri mencontohkan sistem 911 di Amerika Serikat sebagai model ideal yang bisa dijadikan acuan.
“Kalau ada orang sakit keras, serangan jantung, stroke, atau ketakutan tengah malam di jalan, mau hubungi siapa, kita tidak punya jalur terpadu seperti 911. Harusnya ada sistem di mana ambulans, kebakaran, keamanan bisa dijangkau dalam satu nomor darurat,” terangnya.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
