Pengamat Kebijakan Publik Unpad, Yogi Suprayogi menyarankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandeng Baznas dalam menyukseskan Gerakan Rereongan Poe Ibu atau donasi Rp1.000/orang bagi masyarakat dan ASN.
“Tujuannya itu baik. Tujuan Kang Dedi itu melakukan donasi itu bagus. Tapi persoalannya tujuan yang baik, harus dilaksanakan dengan baik juga. Nah yang saya soroti ini justru adalah yang pelaksanaannya,” kata Yogi di Bandung, Jumat (10/10/2025).
Menurut yogi pelaksanaan gerakan itu harus jelas auditnya, pengawasannya, akuntabilitasnya, penggunaannya hingga objek yang jadi sasaran penyaluran donasi.
“Kalau misalnya kita buat donasi kan pasti ada targetnya nih. Misalnya gempa Cianjur, itu kan ada targetnya. Nah tapi kalau sekarang kan donasi terbuka gitu. Dan kemudian dikumpulkan si uang ini oleh bendahara di dinas,” ujarnya.
“Apakah itu sudah sesuai tidak dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Karena seharusnya menunjuk pihak ketiga, penyelenggara filantropi itu. Misalnya Baznas lah Karena mereka kan pasti diaudit, penggunaannya targetnya jelas, akuntabilitasnya juga jelas,” tambahnya.
Disinggung apakah ada aturan atau regulasi yang membolehkan pemerintah mengumpulkan uang dari masyarakat di luar pajak? Yogi sebut tidak ada.
“Justru itu yang nggak ada. Ini kan hanya surat edaran yang mereka kirim dan surat edaran itu donasinya hanya untuk kesehatan dan pendidikan. Nah pertanyaannya jangan sampai ketika kita memberikan bantuan kesehatan itu redundant (berulang) dengan BPJS. Apalagi kalau di kabupaten kota itu kan ada namanya UHC atau Universal Health Care, yang cover semua masyarakat di kota dan kabupaten. Justru ini harus dimanfaatkan dulu,” sambungnya.
Yogi sebut jangan sampai uang bantuan ini salah sasaran dalam penyalurannya.
“Ini kalau kemarin saya agak nakal berfikirnya. Karena Lembur Pakuan sekarang banyak dikunjungi oleh fansnya Kang Dedi, terus minta sumbangan, akhirnya mereka datang kesana (minta bantuan) dan Kang Dedi kewalahan nih, akhirnya buat donasi seperti ini,” ujarnya.
Menurut Yogi, akan berbeda antara donasi seorang pribadi dengan, Dedi Mulyadi yang berkapasitas sebagai seorang gubernur atau pemimpin kepala daerah.
“Dia kan punya dana monetisasi dari YouTube. Nah ini kan kalau mengumpulkan uang dari masyarakat apalagi. Apalagi kalau ASN, jangan sampai kejadian kayak kemarin yang Persib. Dikumpulin uangnya, tapi ternyata haji umumnya nggak mau nerima uang kadeudeuh dari ASN. Nah uangnya kemana sekarang? Nah jangan sampai ASN tadi juga terbelenggu dengan Pungli justru,” pungkasnya.
