Bupati Bandung, Dadang Supriatna turut bersuara terkait kebijakan pemerintah pusat soal pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya pemangkasan tersebut merupakan sebagai upaya menjalankan program untuk masyarakat.
Hal tersebut disampaikan langsung Dadang Supriatna di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Rabu (10/9/2025).
Efisiensi tersebut dilakukan untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Sehingga program untuk rakyat tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Kalau yang efisiensi ini bukan arti kata tidak diberikan lagi. Tapi efisiensi ini adalah untuk mensukseskan programnya Pak Presiden (Prabowo) sebagai prioritas,” ujar Dadang.
Dadang tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah dari pemangkasan tersebut. Namun dirinya telah menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bandung yang dikonversikan ke dalam tiga program prioritas.
“Program MBG di Kabupaten Bandung tidak kurang 361 titik atau 380 titik. Setelah saya hitung ternyata uang yang hadir di Kabupaten Bandung mulai program MBG itu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun. Artinya melebihi dari DAK yang rutin yang biasa diberikan kepada daerah,” katanya.
Menurutnya program tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk mencegah program stunting. Pasalnya program tersebut menyasar pelajar, ibu hamil, dan lansia.
“Kalau full pakai DAK enggak tercover, begitu juga APBD akan timpang. Nah, ini kan ada lonjakan yang luar biasa. Maka program ini bukan hanya anak sekolah tapi diberikan juga kepada ibu hamil ataupun balita yang tentunya setiap tempat setiap desa ini fluktuatif, kenapa ini program digelar dan diberikan, Karena ini otomatis untuk program menyelesaikan stunting,” jelasnya.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Setelah itu adanya program Koperasi Merah Putih yang akan dikolaborasikan program MBG. Hal tersebut merupakan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Program koperasi desa merah putih yang tentunya ini akan membuka sektor ekonomi mikro kolaborasi antara koperasi desa merah putih dengan MBG. Nah, dari hasil ini dikolaborasikan. Koperasi ini sebagai offtaker, sebagai supply terhadap program yang tadi,” kata Dadang.
Pemangkasan TKD juga akan memprioritaskan program Sekolah Rakyat. Kata Dadang, alokasi anggaran program tersebut sepenuhnya akan dibantu oleh pemerintah pusat.
“Nah, Pak Presiden menyiapkan program itu 24 jam dikasih makan 3 kali, snack 2 kali itu menginap di asrama yang sudah disiapkan luar biasa artinya lebih besar dari yang biasa diberikan kepada daerah,” bebernya.
Dadang mengaku akan berupaya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan daerah yang semula menggunakan DAK. Sehingga pada tahun 2025 PAD Kabupaten Bandung ditargetkan bisa senilai Rp1,8 triliun.
“Nah, kita harus cerdas dan cermat untuk menyikapinya karena kita mempunyai PAD ya. Nah, PAD ini dimaksimalkan kan. Nah, option salah satunya dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dari dana bagi hasil (DBH) pembagian hasil dari provinsi kita sepakat untuk menyelesaikan infrastruktur,” ucap Dadang.
Dia menambahkan program yang ada di daerah bisa terus berjalan dengan baik tanpa mengganggu program prioritas Presiden. Menurutnya hal tersebut tergantung setiap daerah mengelolanya.
“Nah, tinggal bagaimana pendapatan asli daerah ini bisa dimaksimalkan sehingga program yang tadi Pak Presiden bisa berjalan dan program yang sudah berjalan di Kabupaten Bandung bisa dimaksimalkan. Saya optimis bisa selesai,” pungkasnya.
