DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini sedang menjadi sorotan. Penyebabnya, 50 para anggota dewan bakal mendapatkan tablet layar sentuh baru yang menghabiskan anggaran nyaris Rp 1 miliar.
Tak ayal, rencana ini pun sekarang menuai kecaman. Sebab, jika anggaran itu tetap dilaksanakan, maka masing-masing anggota dewan akan mendapatkan tablet baru seharga Rp 15 juta hingga Rp 20 juta yang pembeliannya berasal dari uang negara.
Setelah anggaran itu ramai diberitakan, DPRD KBB pun kemudian memberikan penjelasan. Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, berdalih bahwa tablet baru itu disiapkan untuk mendukung kinerja para wakil rakyat.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Tak hanya itu saja. Mahdi turut mengklaim rencana pengadaan tablet tersebut sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Artinya, anggaran itu pun telah disiapkan sebelum terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Jadi itu perencanaannya sudah lama, sebelum saya jadi anggota dewan. Sekitar tahun 2024 sudah direncanakan (pengadaan tablet),” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Kamis (5/6/2025).
Saat ini, rencana pengadaan tersebut telah masuk tahap lelang. Itemnya pun kata Mahdi tak muluk-muluk, yang penting punya spesifikasi memori besar untuk menyimpan data, chipset terbaru yang bisa menunjang kinerja gawai, hingga perkiraan harga per unitnya bisa menyentung angka Rp 17 juta.
Mahdi kemudian membandingkan soal rencana pembelian tablet baru dengan kondisi efisiensi anggaran. Katanya saat itu, pembelian tablet justru bakal mengurangi biaya fotocopy yang per tahunnya bisa menghabiskan duit Rp 50 jutaan.
“Cuma buat fotokopi saja bisa sampai Rp50 jutaan, jadi mending kita belikan tablet saja,” kata Mahdi.
Tak ayal, rencana pengadaan tablet anggota DPRD KBB Rp 1 miliar pun mendatangkan kecaman. Pengamat politik dan pemerintahan Unjani Cimahi, Arlan Siddha, dengan tegas mempertanyakan urgensi di balik pengadaan tablet tersebut yang seharusnya sudah bisa ter-cover gawai canggih dan mahal yang dimiliki masing-masing wakil rakyat.
“Menarik sebetulnya, karena dalam hal ini kita lihat apa urgensinya? Apakah sangat mendesak sehingga harus memiliki tablet baru? Saya pikir dewan sudah punya smartphone canggih, nah ini yang kemudian jadi pertimbangan,” kata Arlan.
Menurut Arlan, wajar akhirnya kebijakan pengadaan barang mewah ini menimbulkan polemik di masyarakat. Terlebih di tengah instruksi soal efisiensi anggaran yang dititahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau berbicara efisiensi, artinya bukan ditiadakan tapi bagaimana caranya berhemat. Nah dalam hal ini, sebetulnya selama tidak terlalu mendesak harusnya bisa dipertimbangkan oleh anggota dewan saat efisiensi ini,” kata Arlan.
Masyarakat akhirnya bakal mengkomparasi perilaku nirempati dari para wakil rakyat di saat banyak prioritas lain yang mestinya menjadi perhatian pemerintah dan wakil rakyat, seperti infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
“Masyarakat melihat bahwa ada sektor yang lebih penting, terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Bagaimanapun itu yang menjadi perbandingan, antara kemudahan dewan dan pemerintah mengadakan sesuatu dengan kondisi masyarakat saat ini yang serba kekurangan,” kata Arlan.
Kecaman juga datang dari tokoh pemuda dan masyarakat Lembang, Kukuh Wiguna. Ia mengatakan, apa yang dilakukan oleh anggota DPRD Bandung Barat itu sudah melukai hati dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
“Terkait rencana anggota dewan KBB membeli tablet hampir Rp1 M, saya kira itu sudah melukai hati rakyat, mencederai dan mengkhianati kepercayaan masyarakat,” kata Kukuh saat dikonfirmasi.
Kukuh mengatakan, saat ini masyarakat termasuk di Bandung Barat sedang dihadapkan pada kenyataan soal sulitnya mencari pekerjaan, banyaknya pemutusan hubungan kerja, sampai ekonomi yang terus menurun. Seakan nirempati, anggota dewan justru membeli tablet baru dengan anggaran gila-gilaan.
“Urgensinya apa? Yang saya tahu sebagian besar dewan KBB itu sudah tua, mereka itu gaptek, buat apa tablet terlalu mahal dan spesifikasi terlalu tinggi. Itu juga buat menunjang pekerjaan mereka katanya kan, masa enggak mampu membeli sendiri. Logikanya kalau buat kerjaan sendiri, ya beli sendiri dong,” kata Kukuh.
“Ada masalah yang lebih penting, seperti infrastruktur dan hal lain. Minimal perhatikan konstituennya, jangan cuma datang saat butuh suara dan dukungan. Giliran hal seperti ini diam-diam. Kurang bijak, mesti dikaji ulang. Kalau memang tetap terjadi, berarti mereka sedang mempertontonkan kebodohan,” tambahnya.
Bahkan, tokoh pemuda Cipatat, Syauqi, mendesak agar rencana itu bisa dibatalkan. Ia jelas tak sepakat dengan rencana tersebut jika dalihnya hanya untuk menunjang pekerjaan.
“Pakai handphone milik sendiri harusnya sudah cukup. Apa masih kurang itu gedung sudah mewah, gaji besar, sekarang masih menggunakan uang rakyat buat membeli tablet seolah-olah buat pekerjaan. Selama ini juga enggak ada pekerjaan anggota dewan yang benar,” kata Syauqi.
“Saya kira harus dibatalkan, alihkan buat program yang lebih populis. Jangan buat mereka yang sebetulnya enggak perlu teknologi terlalu canggih. Kalau ditanya soal AI (artificial intelligence) juga mereka enggak akan paham, pakai yang sudah ada saja,” pungkasnya.
