Mobil Jimny Tuai Sorotan, Bupati Bogor: Bukan Pengadaan Baru

Posted on

Penggunaan Suzuki Jimmy sebagai kendaraan dinas di Kabupaten Bogor mendapat sorotan banyak pihak. Pemkab Bogor akhirnya buka suara dan memastikan Suzuki Jimmy itu bukan kendaraan yang baru dibeli.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Pemkab Bogor hanya memiliki 6 unit Suzuki Jimny yang dibeli pada tahun 2023 lalu. Rudy lantas memerintahkan agar kendaraan itu dialihkan untuk kendaraan patroli Satpol PP, Dishub, taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112 serta BPBD atau Damkar.

“Saat apel kendaraan di Pakansari, saya baru tahu ada mobil Jimny. Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli,” kata Rudy, Rabu (7/5/2025).

Dia menjelaskan, dalam upaya mendukung efisiensi anggaran, Pemkab Bogor tidak mungkin melakukan pengadaan kendaraan dinas baru. Meski begitu, pelayanan publik terhadap masyarakat tetap maksimal dengan menggunakan aset yang ada.

“Di tengah efisiensi anggaran, tidak memungkinkan dilakukan pengadaan kendaraan baru. Maka kami mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada agar lebih tepat guna dan mendukung kegiatan operasional lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Rudy juga mengungkapkan, optimalisasi itu juga merupakan bagian dari penataan kendaraan dinas di seluruh SKPD untuk mendukung pencapaian target Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu fokusnya adalah penertiban penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk kendaraan dinas dan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, Rudy menyebut, penataan kendaraan operasional ini telah diperkuat melalui SK Bupati Bogor tentang status penggunaan dan pemanfaatan BMD. “Kebijakan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bogor untuk mengelola aset daerah secara transparan, efektif, dan efisien.

“Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan publik yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tandasnya.