Para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor tengah mencari pihak yang dapat menampung dan mengolah minyak bekas atau jelantah dari dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai upaya mandiri untuk mencegah pencemaran lingkungan sekaligus mengubah limbah menjadi sumber energi alternatif.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan hasil pemantauan terhadap sejumlah dapur SPPG menunjukkan kondisi sanitasi yang cukup baik. Bahkan, sebagian sudah melibatkan konsultan dalam pengelolaan kebersihan dan limbah. “Yang tadi kita survei, lumayan bagus. Bahkan salah satu pegawainya ternyata dari konsultan,” ujar Jenal saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam kegiatan aksi bersih di Bogor, Jumat (17/10/2025).
Menurut Jenal, para pengelola SPPG kini berinisiatif mengolah minyak goreng bekas agar tidak terbuang percuma dan mencemari lingkungan. “Mereka ingin mengolah minyak sayur bekas menjadi biodiesel atau bioetanol. Hanya saja, saat ini mereka masih mencari pihak yang bisa menerima dan mengelolanya,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya ini dilakukan agar seluruh minyak bekas dari dapur MBG dikumpulkan secara terpusat dan tidak digunakan kembali untuk menggoreng makanan. “Semua SPPG akan mengumpulkan minyak-minyak bekas itu dan menjualnya dengan catatan untuk diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan, bukan untuk konsumsi,” tegasnya.
Selain persoalan jelantah, Jenal juga menyoroti sampah organik dan nonorganik dari aktivitas dapur MBG yang cukup besar setiap hari. Untuk itu, Pemkot Bogor menyiapkan dukungan berupa armada khusus pengangkut sampah dapur di setiap wilayah.
“Karena tiap hari masak dan jumlah sampahnya cukup signifikan, kami siapkan mobil khusus sampah dapur MBG di setiap kecamatan. Ini bagian dari komitmen Pemkot dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor,” ujar Jenal.
Ia menambahkan, seluruh pegawai SPPG juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin mengingat durasi kerja yang panjang dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan pangan masyarakat. “SOP-nya harus dijalankan. Semua pegawai, termasuk di puskesmas, kami tekankan untuk dicek kesehatannya,” kata Jenal.
Dari sekitar 40 SPPG di Kota Bogor, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan dalam tata kelola dapur dan sanitasi, meski pengawasan masih dilakukan secara bertahap.
“Belum semua kita survei karena ini baru awal. Tapi kami ingin pastikan, pelayanan gizi dari program MBG ini tidak hanya menyehatkan masyarakat, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan,” Jenal memungkasi.
Related posts:
