Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan mempermudah proses pembiayaan rumah subsidi demi melawan praktik rentenir yang kerap membebani masyarakat kecil.
Ia menegaskan, negara harus hadir memberikan solusi yang nyata bagi rakyat, terutama dalam pembiayaan rumah subsidi yang selama ini rentan dijadikan celah oleh rentenir. “Harus bisa memberikan lebih cepat, lebih mudah, bunganya lebih rendah. Harus ada gunanya acara ini, harus ada perubahan. Masa negara kalah sama rentenir?” tegas Maruarar saat kunjungan kerja ke Majalengka, Minggu (1/6/2025).
Regulasi pembiayaan baru untuk rumah subsidi ini rencananya akan mulai berjalan pada 8 Juni 2025. Pemerintah menargetkan proses pencairan dana hanya membutuhkan waktu 2 hari kerja, dengan bunga yang ditetapkan sebesar 1,5 persen per bulan.
Program ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret pemerintah dalam menyediakan hunian layak tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus menutup celah bagi praktik pembiayaan ilegal dan mencekik. “Ya harus lebih cepat prosesnya,” ujar Maruarar.
Ia juga mengakui, lambatnya regulasi selama ini membuat banyak warga akhirnya bergantung pada rentenir. Oleh karena itu, menurutnya, aturan-aturan lama harus segera diubah agar tidak menjadi penghambat niat baik negara membantu rakyat.
“Negara harus hadir dan harus bisa mengalahkan rentenir, supaya rakyat tidak jadi korban,” katanya.
Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Maruarar menekankan pentingnya perubahan dalam pola kerja birokrasi. “Kata Pak Prabowo, jangan aturan-aturan menghambat kita. Jangan lambat. Yang lambat dipikirkan. Itu kata Presiden Prabowo. Itu termasuk saya. Ini yang harus dilakukan kepada rakyat,” ungkapnya.
