Tidak ada sorak sorai berlebihan dalam prosesi pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) di Kabupaten Majalengka. Usai menerima Surat Keputusan (SK), ribuan PPPK PW justru menundukkan kepala dan bersujud syukur.
Suasana itu terjadi di tengah Lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka, pada Rabu (26/11/2025) pagi.
Deretan PPPK PW yang baru dilantik tampak larut dalam haru. Beberapa menitikkan air mata, sementara yang lain berdoa dalam diam. Setelah penantian panjang yang penuh ketidakpastian, status sebagai bagian dari aparatur pemerintah akhirnya resmi mereka sandang.
Lapangan GGM yang sejak pagi dipadati ribuan peserta pelantikan seketika berubah hening saat sujud syukur dilakukan secara serempak. Momen itu menjadi potret perjalanan panjang para tenaga honorer yang kini berbuah kepastian.
Sebagian besar dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga teknis pemerintahan lainnya.
Bupati Majalengka Eman Suherman mengaku terharu melihat perjuangan para PPPK PW yang akhirnya berbuah hasil. Ia pun menyampaikan pesan khusus agar para pegawai yang dilantik mampu memperkuat kinerja pemerintahan.
“Saya tadi mengucapkan selamat kepada sahabat-sahabatku. Ini perjuangan panjang sampai hari ini bisa menjadi PPPK paruh waktu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memperkuat pemerintah di Majalengka untuk memaksimalkan kinerjanya dengan kerja cepat, tepat, keras, dan ikhlas,” kata Eman saat diwawancarai infoJabar.
Ia juga menitipkan pesan agar para PPPK PW menunjukkan perubahan kinerja ke arah yang lebih baik. “Pokoknya harus ada perubahan ke arah yang lebih baik menuju Majalengka langkung sae,” ujarnya.
Menurut Eman, pengakuan status yang kini diterima harus sebanding dengan peningkatan tanggung jawab.
“Dari kemarin belum mendapat pengakuan, hari ini sudah dapat pengakuan. Maka kinerjanya harus semakin meningkat, tanggung jawabnya juga harus semakin meningkat,” pesannya.
Dalam pelantikan kali ini, tercatat sebanyak 3.492 PPPK Paruh Waktu resmi dilantik. Namun, masih terdapat lebih dari 900 tenaga honorer yang belum masuk kategori paruh waktu atau K4.
“Soal yang belum masuk kategori paruh waktu, ada 900 lebih. Ini masih kita diskusikan dengan para kepala OPD bagaimana mengamankan mereka,” jelas Eman.
Ia memastikan secara nurani pemerintah daerah tetap berupaya memberi ruang bagi para tenaga honorer tersebut.
“Secara hati nurani, saya harus mempertahankan mereka. Mereka sudah mengabdi dan ikut mengantarkan keberhasilan Majalengka. Mudah-mudahan nanti bisa diakses di kegiatan atau program-program pemerintah daerah,” pungkasnya.
Isu gugatan cerai usai seseorang menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencuat di sejumlah daerah. Menanggapi hal itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengklaim, fenomena tersebut sejauh ini belum terjadi di wilayahnya.
“Itu mah hanya sesuatu yang terjadi di daerah tetangga kita. Mudah-mudahan di Majalengka nggak,” kata Eman saat diwawancarai infoJabar usai pelantikan PPPK Paruh Waktu.
Alih-alih memicu perpecahan rumah tangga, Eman justru berharap status baru sebagai PPPK menjadi penguat keharmonisan keluarga. Ia meminta pasangan suami istri harus saling menjaga dan menguatkan satu sama lain.
“Justru ketika hari ini dia dikukuhkan menjadi PPPK paruh waktu, yang suaminya harus semakin sayang sama istrinya. Istrinya juga kalau mendapatkan PPPK paruh waktu, harus semakin cinta sama suaminya,” ujarnya.
Di sisi lain, Eman juga mengingatkan agar peningkatan status dan penghasilan tidak membuka celah munculnya godaan baru yang justru merusak rumah tangga. Menurutnya, menjadi PPPK seharusnya dimaknai sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
“Jangan sampai karena sudah dapat PPPK, lalu tergoda dengan hal-hal di luar yang justru merusak keluarga. Tujuannya kan ingin langkung sae, ingin lebih baik,” jelasnya.
Perkuat Keharmonisan Keluarga
